Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kerja sama hukum antara kawasan ASEAN dan Jepang memasuki babak baru. Hari ini, Sabtu, 15 November 2025, kedua pihak secara resmi menyelenggarakan Pertemuan Pertama Menteri Hukum ASEAN dan Jepang di Manila, Filipina.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama di bidang hukum dan keadilan serta memperdalam kemitraan strategis antara ASEAN dan Jepang.
Dalam forum tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan intervensi dengan mengusulkan pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas royalti dan artificial intelligence. “Indonesia mengusulkan ada workshop yang membahas kekayaan intelektual terkait royalti dari musik dan konten media oleh artificial intelligence platform global” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan Indonesia Proposal terkait royalti yang akan menjadi agenda khusus dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di kantor World Intellectual Property Organization WIPO Jenewa, Swiss pada Desember 2025.
Selain isu royalti, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang, terutama dalam pengembangan kerangka hukum di bidang perdata dan komersial.
Pertemuan tersebut turut membahas usulan Jepang yang disampaikan Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengenai program di bawah Rencana Kerja ASEAN Jepang di Bidang Hukum dan Keadilan, termasuk criminal justice dan seminar intellectual property. Program-program itu dinilai relevan untuk menjawab prioritas hukum bersama di kawasan.
Selain intervensi dari Indonesia, negara-negara anggota ASEAN juga menyatakan dukungan mereka untuk memastikan Rencana Kerja dapat diterapkan dengan efektif.
Prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan tempat tinggal dan kebutuhan pokok bagi para penyintas.
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Menteri Hukum mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menunggu terlebih dahulu aturan turunan dari KUHAP.
Merespons putusan MK yang melarang polisi aktif memegang jabatan sipil, Menteri Hukum Supratman menyatakan anggota Polri yang terlanjur punya jabatan tersebut tak perlu mundur.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dorong pendaftaran merek kolektif agar produk Koperasi Merah Putih terlindungi secara hukum dan naik kelas ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved