Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani kebutuhan dasar para korban bencana di sejumlah titik di Pulau Sumatra.
Selain fokus pada urusan administrasi, Supratman menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan tempat tinggal dan kebutuhan pokok bagi para penyintas.
“Yang pasti saat ini pemerintah lagi fokus untuk mengatasi soal hunian sementara dan hunian tetap. Sekaligus soal logistik, pangan dan lain-lain seperti itu,” tegas Supratman di Jakarta, Kamis (18/12).
Terkait dengan hilangnya aset berharga dan dokumen legal milik warga, ia memastikan pemerintah akan hadir memberikan fasilitas penggantian. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa fokus jangka pendek adalah pada keselamatan dan kelangsungan hidup warga di tenda pengungsian.
Langkah ini diambil menyusul bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa waktu terakhir, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan pemukiman warga secara masif. (Dev/P-2)
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Menteri Hukum mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menunggu terlebih dahulu aturan turunan dari KUHAP.
Merespons putusan MK yang melarang polisi aktif memegang jabatan sipil, Menteri Hukum Supratman menyatakan anggota Polri yang terlanjur punya jabatan tersebut tak perlu mundur.
Menkum Supratman Andi Agtas mengusulkan pertemuan khusus untuk membahas royalti musik dan konten media oleh platform AI global.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dorong pendaftaran merek kolektif agar produk Koperasi Merah Putih terlindungi secara hukum dan naik kelas ekonomi.
Penyediaan fasilitas MCK menjadi langkah inisiatif yang selaras dengan kebutuhan dalam membantu menjaga kesehatan masyarakat, memulihkan martabat.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari empat jam untuk memadamkan api.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
KOMISI VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanggulangan bencana
Ia menegaskan kondisi tersebut menuntut penguatan kesiapsiagaan dari berbagai sektor, terutama dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved