Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkaji ulang sengketa empat pulau yang menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, kajian ulang akan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada Selasa, 17 Juni 2025," kata Bima kepada wartawan, Jumat (13/6).
Bima menuturkan bahwa kementeriannya memberi perhatian penuh terhadap isu ini. Menurutnya, sengketa wilayah ini sudah berlangsung lama dan kini menimbulkan kontroversi di masyarakat.
"Sengketa ini sudah berlangsung lama dan saat ini menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah masyarakat yang harus disikapi dengan cermat dan penuh kehati-hatian," bebernya.
Lebih jauh, Bima menambahkan bahwa penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak. Tidak cukup hanya melihat aspek geografis.
"Penyelesaian persoalan ini memerlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak terkait. Penting untuk tidak saja melihat peta geografis tetapi juga sisi historis dan realita kultural," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan status kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) harus mengacu pada kesepakatan bersama tahun 1992. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas penetapan Kemendagri yang menggunakan batas darat sebagai dasar keputusan.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, menyatakan kesepakatan 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut yang disaksikan Mendagri saat itu, harus menjadi acuan utama karena wilayah laut antara Aceh dan Sumut belum ditentukan hingga saat ini.
"Harusnya kan ditetapkan dulu garis batas laut karena sudah ada kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut pada tahun 1992 yang sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan kedua gubernur yang merubah garis batas laut tersebut,” kata Syakir, Jumat (13/6). (Bob/P-2)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Jose juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi.
Namun demikian, Deddy mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah terkait PPN tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved