Soal Polemik Empat Pulau, Kemendagri Kaji Ulang Menyeluruh Pekan Depan

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkaji ulang sengketa empat pulau yang menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, kajian ulang akan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada Selasa, 17 Juni 2025," kata Bima kepada wartawan, Jumat (13/6).

Bima menuturkan bahwa kementeriannya memberi perhatian penuh terhadap isu ini. Menurutnya, sengketa wilayah ini sudah berlangsung lama dan kini menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Baca juga : DPR Sebut Status Empat Pulau Eks Aceh Penting, Ini Alasannya

"Sengketa ini sudah berlangsung lama dan saat ini menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah masyarakat yang harus disikapi dengan cermat dan penuh kehati-hatian," bebernya.

Lebih jauh, Bima menambahkan bahwa penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak. Tidak cukup hanya melihat aspek geografis.

"Penyelesaian persoalan ini memerlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak terkait. Penting untuk tidak saja melihat peta geografis tetapi juga sisi historis dan realita kultural," tandasnya.

Baca juga : Polemik Empat Pulau Bisa Memicu Ketegangan Politik-Sosial

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan status kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) harus mengacu pada kesepakatan bersama tahun 1992. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas penetapan Kemendagri yang menggunakan batas darat sebagai dasar keputusan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, menyatakan kesepakatan 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut yang disaksikan Mendagri saat itu, harus menjadi acuan utama karena wilayah laut antara Aceh dan Sumut belum ditentukan hingga saat ini.

"Harusnya kan ditetapkan dulu garis batas laut karena sudah ada kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut pada tahun 1992 yang sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan kedua gubernur yang merubah garis batas laut tersebut,” kata Syakir, Jumat (13/6). (Bob/P-2)