Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengungkapkan progres terkini pemulihan pascabencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun signifikan dari semula 2.108.582 menjadi 11.250 orang.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Adapun jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 pengungsi di Provinsi Aceh, serta 850 pengungsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). “Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara,” ujar Tito.
Dalam rapat itu, ia melaporkan bahwa ada lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak bencana. Desa tersebut yakni 3 desa di Provinsi Aceh dan 2 Desa di Provinsi Sumut. Sedangkan di Sumatera Barat (Sumbar) tidak ada desa yang perlu ditata ulang.
Kemudian Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal. Di samping itu, 3 kabupaten/kota kondisinya mendekati normal. Sedangkan 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus.
Tito menjelaskan, indikator normalitas suatu daerah ditentukan oleh beberapa variabel. Di antaranya pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial, dan indikator dasar lain meliputi SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, Bank Sampah, serta normalisasi sungai.
“Sebelumnya ada satu lagi yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak serta tambak, perikanan,” imbuhnya.
Dalam forum itu, ia mengapresiasi jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) yang telah bekerja sama dalam mendorong pemulihan pascabencana. Ia memastikan, saat ini perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana menunjukkan progres positif, terutama pada aspek akses jalan yang telah berfungsi sepenuhnya, aliran listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, hingga SPBU yang telah beroperasi normal.
“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum [optimal sepenuhnya]. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan,” tandas Tito.
Turut hadir pada rapat tersebut Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta pihak terkait dari kementerian/lembaga dan Pemda. (H-2)
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Menurut Mendagri data by name by address dari pemerintah kabupaten sangat diperlukan.
“Pemberhentian sementara ini memang sudah sesuai aturan. Tapi permintaan presiden agar mendagri langsung mencopot bupati itu yang menimbulkan masalah baru,”
Saat terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh, akses menuju Takengon terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.
Perintah Prabowo tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas).
"Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved