Mendagri Tito Targetkan Pengungsi Pascabencana Sumatra Keluar dari Tenda sebelum Lebaran

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatra tidak lagi tinggal di tenda sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemerintah mendorong percepatan pemindahan pengungsi ke hunian sementara (huntara) maupun melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH) agar masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Hal tersebut disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan penanganan pengungsi, yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Saya sengaja mengundang kaitan dengan masalah pengungsian. Terutama yang masih ada di tenda, karena kita berharap sebelum lebaran tidak ada lagi yang ada di tenda,” katanya.

Baca juga : Banyaknya Masyarakat Punya Rumah Jadi Salah Satu Ukuran Keberhasilan Kepala Daerah

Tito menilai keberadaan pengungsi yang masih tinggal di tenda hingga memasuki bulan ketiga pascabencana menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, berkurangnya jumlah pengungsi di tenda merupakan salah satu indikator proses pemulihan berjalan.

“Jadi kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak terus menurun. Di Provinsi Sumatra Barat sudah tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.

Baca juga : Mendagri Apresiasi Kemeriahan dan Toleransi di Perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh 2026 Singkawang

Sementara di Provinsi Aceh, pengungsi masih tersebar di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Adapun di Provinsi Sumatra Utara, pengungsi masih berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

“Intinya adalah kita melihat masih ada yang ada di tenda, dan ini kita perlu selesaikan. Kita perlu apa solusinya supaya mereka tidak ada di tenda,” tambahnya.

Pemerintah menekankan percepatan pembangunan huntara dan penyaluran DTH sebagai solusi utama agar masyarakat terdampak bencana segera menempati hunian yang lebih layak. Koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci percepatan penyelesaian persoalan hunian pengungsi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri secara daring oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Managing Director Stakeholder Management and Communications Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rohan Hafas, serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin.