Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR RI resmi merilis 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026-2031. Ke-18 nama tersebut merupakan usulan Presiden Prabowo Subianto yang akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa keterlibatan publik sangat krusial dalam proses seleksi ini. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga transparansi dan memastikan integritas para calon pengawas pelayanan publik tersebut.
"Sebagaimana amanah undang-undang, kami mengumumkannya kepada publik untuk meminta masukan sebelum kami melakukan fit and proper test. Kami ingin memastikan proses ini dilakukan dengan transparan dan terbuka," ujar Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1).
Seleksi Ketat Sembilan Nama
Berdasarkan mandat UU Nomor 37 Tahun 2008, Komisi II nantinya akan menyaring 18 nama tersebut menjadi 9 nama terpilih. Sembilan orang tersebut akan mengisi posisi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota ORI periode lima tahun ke depan.
Uji kelayakan sendiri dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026. Komisi II berkomitmen untuk langsung menetapkan 9 nama terpilih melalui rapat internal pada hari yang sama setelah proses pengujian tuntas.
Batas Waktu Masukan Masyarakat
Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran atau masukan tertulis terkait rekam jejak para calon hingga 24 Januari 2026 pukul 12.00 WIB. Masukan harus disertai identitas lengkap dan dapat dikirimkan ke Sekretariat Komisi II DPR RI, baik secara fisik maupun melalui surat elektronik resmi.
"Semua masukan akan bermanfaat bagi kami dalam menjalankan tugas konstitusional ini untuk mendapatkan anggota Ombudsman yang mampu memperkuat pengawasan pelayanan publik di Indonesia," pungkas Rifqinizamy.
Daftar 18 Calon Anggota Ombudsman RI 2026-2031:
Para calon berasal dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga petahana. Berikut daftar lengkapnya:
(Faj/P-2)
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
KOMISI II DPR RI memulai tahapan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Januari 2026 yang dibagi dalam dua termin utama.
Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan ORI periode 2021–2026 guna mendiskusikan kriteria calon anggota
Sebanyak 700 orang telah membuat akun untuk mendaftar sebagai anggota Ombudsman RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved