Berita Terbaru Ombudsman RI Hari Ini

Komisi II DPR Umumkan 18 Calon Anggota Ombudsman, Publik Diminta Beri Masukan

Berdasarkan mandat UU Nomor 37 Tahun 2008, Komisi II nantinya akan menyaring 18 nama tersebut menjadi 9 nama terpilih.

Perkuat Akuntabilitas, Ombudsman RI Luncurkan Buku Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik

Ia menjelaskan bahwa sistem WBS di Ombudsman dikelola oleh dua unit berbeda melalui Inspektorat dan Keasistenan Utama Manajemen Mutu.

Ombudsman Minta Pemerintah Benahi Keakuratan Data untuk Pupuk Bersubsidi

KEPALA Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI, Kusharyanto meminta pemerintah untuk segera membenahi keakuratan data untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

Ombudsman RI Pertanyakan Proyeksi Ketersediaan Beras Januari-September 2025 Sebesar 36,98 Juta Ton

Yeka mengungkapkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, produksi beras nasional tercatat sebesar 31,3 juta ton.

Pemkot Semarang Belum Bayar Insentif 2.047 Nakes, Ombudsman Temukan Maladministrasi

Najih menjelaskan, laporan masyarakat tersebut sebelumnya diadukan oleh pelapor kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah.

Ombudsman: Pungutan di Luar Ketentuan SPMB Harus Dikembalikan

Masyarakat melaporkan pada Ombudsman bahwa dalam proses SPMB 2025, mereka dimintai uang pembangunan sekolah, uang komite, biaya seragam sekolah, dan buku.

Ombudsman Sebut Keuntungan Dapur MBG Rp2 Ribu Setiap Porsi

ANGGOTA Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memaparkan keuntungan yang didapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp2 ribu per porsi.

Badan POM Jaring Masukan Demi Perbaikan Pelayanan Publik yang Tepat Sasaran

Ditwaskos secara rutin menyelenggarakan forum koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka sharing informasi dan menjaring masukan.

Ombudsman RI Selamatkan Rp496,69 Miliar Potensi Kerugian Rakyat Imbas Maladministrasi Pelayanan

2021 hingga 2025, Ombudsman RI telah menerima 415 laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi pada bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian negara.  

Ombudsman Yakin Pemagaran Laut untuk Penguasaan Wilayah

Fadli mengatakan, indikasi penguasaan wilayah laut kini didasari adanya permintaan penerbitan dokumen di Desa Kohod. Bahkan, ada berkas yang sudah dicabut, namun, diajukan ulang.

Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi pada Pending Claim BPJS Kesehatan

SENGKETA klaim pembiayaan antara ratusan rumah sakit di Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan merupakan masalah krusial pelayanan publik.

Jumlah Peraih Zona Hijau Meningkat pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024

Mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara di tingkat kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia

Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh

Merawat Optimisme Bangsa

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia