Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menilai biaya politik yang kian membengkak dalam kontestasi Pilkada menjadi salah satu pemicu maraknya korupsi yang melibatkan para kepala daerah. 

“Kami melihat di Komisi II, sumber dari masalah banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi itu memang biaya pilkada yang cukup tinggi dan mahal,” ujar Dede saat dikonfirmasi pada Senin (22/12). 

Menurut Dede, tekanan untuk mengembalikan modal politik diduga mendorong sejumlah kepala daerah mengambil jalan pintas, mulai dari suap hingga penyalahgunaan kewenangan. 

Baca juga : Biaya Politik Tinggi Jadi Faktor Korupsi Kepala Daerah, Ini Solusi dari Pukat UGM

“Biaya politik yang mahal memaksa calon kepala daerah mengeluarkan dana besar untuk memenangkan kontestasi. Kondisi seperti itu membuat ketika kemudian menang, banyak yang menang dikarenakan biaya yang tinggi,” tuturnya. 

Dede menilai, praktik politik uang atau vote buying masih menjadi fenomena yang mengakar di sejumlah daerah. Ia menyoroti kandidat yang memiliki popularitas tinggi pun dapat kalah hanya karena tak mampu bersaing dengan lawan yang mengandalkan pembelian suara.

“Tentunya ini berdampak pada keinginan untuk mengembalikan return of investment,” ujarnya.

Baca juga : Bupati Lampung Tengah Kena OTT, Pukat UGM: Ini Cerita yang akan Terus Berulang

Atas dasar itu, Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada. Ia mengusulkan agar mekanisme pengawasan dan aturan pilkada diperkuat untuk meminimalkan praktik politik uang.

“Mekanisme-mekanisme ini yang mungkin perlu kita pikirkan ke depannya, agar dalam Pilkada money buying atau vote buying tidak tinggi,” ujar legislator dari Partai Demokrat tersebut.

Sebagai informasi, sejak pilkada serentak pada 27 November 2024, KPK telah menangkap beberapa kepala daerah terkait kasus korupsi, yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (7 Agustus 2025), Gubernur Riau Abdul Wahid (5 November 2025), Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (7 November 2025).

Lalu, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (10 Desember 2025), Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025) dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Affandi (10 Desember 2025).(M-2)