Berita Terbaru RUU Pemilu Hari Ini

Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Menyegerakan Pembahasan RUU Pemilu

Pembahasan RUU Pemilu harus segera direalisasikan agar tersedia waktu yang memadai bagi keterlibatan masyarakat serta proses pembahasan yang bermakna dan menyeluruh.

Kasus Suap Bupati Lampung Tengah, Komisi II DPR Minta Dana Kampanye Masuk RUU Pemilu

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam  RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye

Perludem Ingatkan Bahaya Hegemoni Parpol

Wacana Pilkada tidak langsung justru berpotensi memindahkan arena transaksi politik uang dari ruang publik ke ruang tertutup. 

Butuh Penguatan Aturan terkait Perlindungan Perempuan dalam Politik

Seruan ini muncul karena maraknya kekerasan politik berbasis gender pada Pemilu 2024 mulai dari intimidasi, pelecehan, serangan digital, hingga tekanan psikologis.

Pemisahan Pemilu Perkuat Pengawasan, Tapi Risiko Hukum Harus Diantisipasi

Peneliti TII, Arfianto Purbolaksono mengatakan kebijakan tersebut memiliki dampak baik namun juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait kepastian hukum dan kesiapan regulasi.

DPR Soroti Permasalahan Sistem Proporsional Terbuka yang Penuh Moral Hazard

DPR menegaskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka justru memicu praktik-praktik tidak sehat,  moral hazard dan desain pemilu yang kian rumit bagi pemilih.

JPPR Soroti Politik Uang dan Perdebatan Sistem Pemilu Terbuka-Tertutup dalam RUU Pemilu

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yang sudah diterapkan sebelumnya, menyebabkan banyak calon legislatif (caleg) rentan terhadap kepentingan politik uang.

Revisi UU Pemilu Jadi Uji Keseriusan Politik DPR dan Pemerintah

Perludem terus mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

RUU Pemilu Harus Atur Batasan Koalisi untuk Perkuat Presidensialisme Multipartai

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.

Pakar Pemilu Usulkan Sistem Proporsional Tertutup Diberlakukan dalam RUU Pemilu

Perubahan itu juga harus menyentuh aspek syarat pencalonan dan mekanisme rekrutmen kader yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Batas Maksimal Koalisi Pengusung Capres Diusulkan 30%

MK memang menghapus syarat minimal, tapi juga menekankan agar ada batas maksimal koalisi supaya tidak ada calon tunggal.

Kodifikasi RUU Pemilu Harus Selaras dengan Reformasi Internal Partai Politik

rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.

Pengamat Nilai Kodifikasi RUU Pemilu Perlu, Tapi Substansinya Harus Tetap Pro Rakyat

Menurutnya penting untuk menjaga substansi dan arah regulasi tetap berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Revisi UU Pemilu Harus Pertahankan Prinsip One Man, One Vote, One Value

Sistem pemilu Indonesia perlu ditata ulang agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih. 

Pakar Pemilu Usulkan Bentuk Panel Ahli Independen untuk RUU Pemilu dan Parpol

Setiap kali memasuki tahun politik atau pascapemilu, isu revisi UU Pemilu dan UU Parpol selalu muncul.

Menko Yusril: Draf RUU Pemilu Ditarget Rampung 2026

Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) rampung pada tahun 2026 untuk segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kodifikasi RUU Pemilu Dinilai Penting untuk Perbaikan Iklim Demokrasi

Salah satu poin krusial dalam kodifikasi ini adalah penyederhanaan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. 

Yusril: Pembahasan RUU Pemilu akan Dilakukan untuk Perbaiki Kualitas Parlemen

Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan (Mahkamah Konstitusi) MK untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Partai Politik.

Pastikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Senapas

Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia