Pemisahan Pemilu Perkuat Pengawasan, Tapi Risiko Hukum Harus Diantisipasi

Lembaga penelitian kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menilai bahwa pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka ruang besar bagi penguatan sistem pengawasan pemilu di Indonesia. 

Peneliti TII, Arfianto Purbolaksono mengatakan kebijakan tersebut memiliki dampak baik namun juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait kepastian hukum dan kesiapan regulasi.

“Jeda waktu antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah adalah kesempatan emas untuk memperbaiki sistem pengawasan. Selama ini beban kerjanya sangat menumpuk,” kata Arfianto pada Selasa (26/11).

Baca juga : DPR Tak Mau Buru-buru Sikapi Putusan MK karena Pemilu Masih Lama

Arfianto menjelaskan bahwa terdapat empat peluang utama dari pemisahan jadwal tersebut terutama berdampak pada sistem pengawasan pemilu kedepan. 

“Pertama, beban kerja pengawasan berkurang sehingga bisa lebih fokus. Kedua, pengawasan dapat dilakukan lebih mendalam karena tidak ada lagi tahapan besar yang berjalan bersamaan,” ujarnya.

Selain itu, dampak ketiga lanjut Afrianto, terkait dengan perencanaan bisa dibuat lebih optimal dengan adanya jeda minimal dua tahun antara pemilihan. 

Baca juga : Parpol Diminta Tunjukan Kepatuhan dalam Berkonstitusi

“Sedangkan dampak keempat, ini menjadi kesempatan untuk perbaikan strategi jangka panjang, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pendidikan politik yang lebih efektif,” ungkapnya. 

Meski demikian, Arfianto mengingatkan bahwa sejumlah risiko besar harus segera diantisipasi pemerintah jika sistem ini diberlakukan. 

Ia menyoroti persoalan ketidakpastian hukum karena revisi Undang-Undang Pemilu belum dilakukan, serta potensi tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran konstitusional apabila masa jabatan DPRD tidak lagi serempak lima tahunan.

“Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi komprehensif terhadap regulasi pemilu. Transparansi dan koordinasi antar-lembaga juga harus diperkuat agar pemisahan jadwal ini benar-benar menghasilkan pengawasan yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui berbagai peluang dan tantangan tersebut, TII menilai pemisahan jadwal pemilu harus diikuti dengan langkah pembenahan regulasi yang cepat dan menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. (Dev/P-1)