Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPUTUSAN pemerintah, DPR, dan DPD untuk mencabut RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ternyata berdampak panjang.
Indonesia ialah salah satu negara pihak yang ikut menandatangani dan mengadopsi Beijing Platform.
KERANGKA hukum pemilu yang demokratis ialah komponen krusial dalam praktik demokrasi suatu negara.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Dua lokasi lainnya yang lebih dulu dijadikan lokasi pemakaman jenazah pasien covid-19 adalah TPU Pondok Ranggon dan TPU Tegal Alur. Namun, kini keduanya sudah penuh.
"Meja kami adalah meja perdamaian. Satu-satunya tujuan kami adalah membawa negara ini ke hari-hari kemakmuran, perdamaian, dan kegembiraan,"
Badan Legislasi (Baleg) RI masih terus melakukan harmonisasi draf atau naskah revisi UU Pemilu.
Dalam hal ini, perilaku pemilih akan menentukan sistem kepartaian serta loyalitas terhadap partai
Komisi II pun akan kembali rapat untuk meminta ketegasan dari setiap fraksi.
Pengalaman dari penyelenggaraan pemilu 2019 harus dijadikan pelajaran dan evaluasi penting untuk penguatan demokrasi dan penerapan UU yang bisa berlaku lama.
Presiden disebut cenderung menginginkan agar UU Pemilu saat ini dijalankan sehingga tetap mempertahankan Pilkada pada 2024.
Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan KPU sebagai pelaksana undang- undang masih menunggu perkembangan lebih lanjut pembahasan RUU Pemilu.
Sejumlah isu dimasukkan ke draf RUU Pemilu semestinya agar menghasilkan pemilu yang llebih berkualitas, seperti larangan eks koruptor maju ke pencalonan.
Harapannya, penyerapan aspirasi maupun proses pembentukan kebijakan yang berfokus pada kepentingan perempuan diharapkan lebih mudah terelisasikan.
Waktu pelaksanaan pilkada serentak perlu dicari yang paling ideal sehingga tidak mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu
Hasil pembahasan akan dibawa kembali ke forum Bamus sebelum Agustus mendatang.
Menurut Saan, penjadwalan pilkada serentak bukan isu utama yang akan dibahas dalam pembahasan RUU Pemilu.
Kondisi ekonomi yang buruk di tengah pandemi saat ini harus menjadi sikap tegas semua pihak untuk bersama bergerak memulihkan kondisi bangsa.
Pada prinsipnya DPR memiliki semangat untuk terus memperbaiki sistem politik dan demokrasi termasuk pemilu dan pilkada
"Prolegnas Prioritas 2021 belum kita tetapkan. Kita masih menyerap aspirasi masyarakat. Setiap parpol masih terus lakukan komunikasi di DPR," ungkap Sufmi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved