DPR Pastikan RUU Pemilu dan RUU Pilkada Dibahas Terpisah

DPR RI menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) Pemilu dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini masih merujuk pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan. Hal ini sekaligus menjawab ruang yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mekanisme aturan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang. Sejauh ini, belum ada keputusan untuk melakukan kodifikasi atau penggabungan kedua aturan tersebut.

"Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa silakan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang mensimulasikan bagaimana undang-undang itu dibuat. Apakah kemudian dia bersamaan, apakah terpisah, itu diserahkan kepada pembuat undang-undang," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1).

Baca juga : Terhalang RUU Pemilu, DPR BelumTetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Kepatuhan terhadap Prolegnas
Dasco menjelaskan, berdasarkan draf legislasi yang ada, baru RUU Pemilu yang masuk ke dalam daftar pembahasan. Sementara itu, RUU Pilkada belum tercantum dalam daftar prioritas tersebut. Hal inilah yang mendasari alasan mengapa keduanya masih dibahas secara terpisah.

"Pasti bahwa pilkadanya kan tidak masuk Prolegnas. Kita tentunya patuh pada ketentuan yang sudah diputus, bahwa yang masuk itu baru RUU Pemilu," tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.

Memperhatikan Partisipasi Publik
Meski saat ini fokus pada agenda yang sudah terjadwal, Dasco menilai dinamika ke depan masih bersifat fleksibel, bergantung pada perkembangan situasi politik dan hukum. Ia menjamin parlemen tetap membuka diri terhadap masukan masyarakat guna menjaga transparansi regulasi.

"Tentunya yang namanya masukan yang kita anggap sebagai partisipasi publik itu juga akan tetap diperhatikan, walaupun keputusan akhirnya nanti akan melihat perkembangan dan situasi yang ada," tutupnya. (Faj/P-2)