Berita Terbaru Dede Yusuf Hari Ini

Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Aceh Minta Bantuan PBB, Dede Yusuf : Siapapun Boleh Minta Bantuan dari Siapa Saja

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyikapi positif langkah pemerintah provinsi Aceh meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk penanganan bencana pascabanjir

KPU Rahasiakan Ijazah Capres, Komisi II: Lamar Kerja Saja Pakai CV

Dede Yusuf, menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan sejumlah dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah,

DPR Minta Pemerintah Cari Solusi untuk CPNS yang Terlanjur Resign dari Kantor Lama

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign 

Dede Yusuf Heran Kades Kohod Punya Rubicon

WAKIL Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengaku heran Kepala Desa Kohod, Arsin, disebut memiliki mobil mewah jenis Jeep Rubicon. 

Mutasi Salah tanpa Evaluasi

Semestinya juga, kata dia, untuk mutasi pejabat di kementerian perlu adanya usulan kepada Badan Kepegawaian Negeri dan Kemenpan RB.

Dicoblos Serentak, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pun Harus Bareng

Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

1.158 Pelanggar Netralitas di Pilkada Terancam Sanksi

Syarmadani mengungkapkan dari data tersebut, sebanyak  436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). 

Komisi II DPR Pertimbangkan Jeda Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada untuk Tekan Angka Golput

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan  akan mempertimbangkan jeda waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam revisi UU Pemilu

Dede Yusuf Usulkan Kementerian Pendidikan Dasmen Dipisah dengan Dikti

ANGGOTA DPR RI Dede Yusuf mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (DasMen) dipisah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).

Komisi X Dorong Audit Bersama untuk Evaluasi Anggaran Pendidikan yang Tidak Terealisasi

Badan Anggaran DPR RI mengungkapkan Rp111 triliun atau 16% dari anggaran pendidikan tahun 2023 tidak terealisasi. 

Dede Yusuf: Cleansing Guru Honorer cuma Timbulkan Masalah Baru

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyayangkan kebijakan cleansing guru honorer yang terjadi di DKI Jakarta. Itu akan menyebabkan masalah baru yaitu kekurangan guru di sekolah-sekolah.

Komisi X DPR RI Desak Kemendikbud-Ristek Kaji Ulang PP 8/2022

Komisi X DPR RI juga mendesak Kemendikbud-Ristek untuk meninjau kembali substansi Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang SSBOPTN

DPR RI dan Kemendikbudristek akan Rapat soal UKT

Komisi X DPR RI sudah mengundang Kemendikbudristek untuk mengadakan rapat.

Demokrat Membuka Pintu untuk Berkoalisi dengan Siapa Saja di Pilkada 2024

POLITIKUS partai Demokrat Taufiqurrahman menuturkan pihaknya membuka pintu yang lebar untuk semua partai politik yang ingin berkoalisi di pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.

Anggota DPR Dede Yusuf: Rumput SUGBK Harus Standar FIFA

Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, harus memenuhi standar FIFA saat timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret.

MDRR Batch-3 Resmi Ditutup, Dede Yusuf Apresiasi Keaktifan Mahasiswa Magang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi keaktifan peserta Magang di Rumah Rakyat selama ikut bekerja bersama Kesetjenan DPR.

Dede Yusuf: Kenakalan Remaja Tak Lepas Faktor Pendidikan dari Keluarga

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan faktor keluarga berperan krusial agar anak-anak tidak terlibat dalam perilaku negatif, seperti melakukan perundungan (bullying).

Diduga ‘Halo-Halo Bandung Dijiplak, DPR Minta Perkuat Proteksi Karya Bangsa

Lagu Halo-Halo Bandung diklaim oleh negara sebelah. Banyak karya Indonesia diklaim karena kurang memproteksinya.

Komisi X DPR: Penghapusan Wajib Skripsi Jadi Langkah Maju Hadapi Modernisasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai kebijakan penghapusan kewajiban skripsi sebagai langkah maju menghadapi era modernisasi.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia