KPU Rahasiakan Ijazah Capres, Komisi II: Lamar Kerja Saja Pakai CV

WAKIL Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan sejumlah dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah, dari akses publik tanpa persetujuan pemiliknya.

Menurut Dede, keterbukaan data pejabat publik seharusnya menjadi hal wajib. Ia membandingkan dengan pelamar kerja biasa yang harus menyertakan riwayat hidup lengkap.

"Jadi setiap calon calon pejabat publik, baik itu DPR, menteri, presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang. Karena orang lamar kerjaan aja kan pakai CV apalagi ini mau melamar jadi pemimpin," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Baca juga : KPU: Jet Pribadi untuk Distribusi Logistik

Dede menegaskan, transparansi data penting bagi publik. Namun, ia mengaku masih akan meminta penjelasan lebih lanjut dari KPU. "Saya belum bisa menjawab, tapi kita akan tanyakan sama KPU," ucap Dede.

Lebih jauh, Dede menilai dokumen yang memang tidak boleh disebarkan ke publik hanyalah data kesehatan, sesuai ketentuan undang-undang.

"Data yang nggak boleh dibuka itu data kesehatan, dan itu ada undang-undang nya, catatan medis itu nggak boleh dibuka data kesehatan. Kalau yang lainnya boleh, rekening, terus kemudian ijazah, riwayat hidup saya pikir nggak masalah," kata Dede.

Baca juga : Dicoblos Serentak, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pun Harus Bareng

Sebelumnya, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU. Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU, Affifuddin, pada 21 Agustus 2025 itu menyebutkan 16 jenis dokumen pendaftaran capres-cawapres yang tidak bisa dipublikasikan tanpa persetujuan.

Berikut ini daftarnya:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran warga negara Indonesia
2. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum
4. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri
6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir
8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon
9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian
14. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan
15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu
16. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu

(P-4)