Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya belum menerima informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai laporan dugaan korupsi terkait penggunaan pesawat pribadi (private jet).
"Pertama, kami belum dapat informasi apapun dari KPK, termasuk terkait yang disampaikan ada laporan kaitan dengan private jet," kata Afifuddin saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, hari ini.
Dia menjelaskan penggunaan jet pribadi oleh KPU selama ini bertujuan untuk mendukung distribusi logistik dalam rangka persiapan pemilu dan kampanye yang berlangsung padat. Hal itu mengingat waktu yang terbatas, yakni hanya 75 hari untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
"Sehingga ada kebijakan untuk bagaimana mempercepat proses-proses (distribusi logistik)," ujarnya.
Kendati demikian, Afifuddin enggan merinci lebih jauh mengenai proses pengadaan jet privat tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari tugas komisioner KPU.
"Bukan urusan saya, itu ke kesekretariatan nanti," jelas Afifuddin.
Sebelumnya, KPK mengatakan bahwa akan menelaah laporan koalisi masyarakat sipil terkait dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“KPK akan melakukan telaah terhadap setiap pelaporan pengaduan masyarakat untuk memverifikasi data dan informasi yang disampaikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/5).
Budi menjelaskan bahwa penelaahan dilakukan untuk meninjau laporan tersebut termasuk dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK untuk menindaknya lebih lanjut atau bukan.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detail terkait laporan yang diterima tersebut.
Sementara itu, dia menyampaikan bahwa KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pelapor, sebab dinilai telah berkontribusi secara konkret dalam upaya pemberantasan korupsi.
Adapun koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI kepada KPK, kemarin.(Ant/P-1)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Jet pribadi juga dikategorikan ke dalam berbagai jenis. Setiap jenis memiliki fitur unik tambahan tergantung pada pesawat yang direncanakan untuk bepergian dan jumlah yang dibayarkan.
Dalam kesepakatan tersebut Dani Olmo sudah resmi berseragam Barcelona. Ia pun dikontrak selama enam tahun hingga 2030. Dani Olmo masih memiliki kontrak bersama RB Leipzig hingga Juni 2025.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa menentukan ada tidaknya gratifikasi yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep.
Kaesang Pangarep menjanjikan hadiah jet pribadi (private jet) buat kader PSI yang bersemangat memenangkan pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Mengenai pesawat jet itu, Pak Gilang ini punya hubungan kerja sama dengan waktu tertentu," ujar Arman
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved