Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
JARINGAN Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lagi menggunakan pesawat jet untuk distribusi logistik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pendistribusian logistik untuk Pilkada 2024 dinilai berbeda dengan Pemilu 2024 sebelumnya karena lebih terdesentralisasi.
Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita mengatakan, beban KPU di daerah selaku penyelenggara pilkada lebih rendah ketimbang KPU RI saat menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, ia menilai proses pengadaan logistik untuk Pilkada 2024 harus dilakukan dengan cara-cara yang terdesentralisasi, bukan tersentralisasi.
"Saya kira rasionalisasi penggunaan pesawat jet dalam pemilu kemarin yang diklaim berkaitan dengan distribusi logistik belum memiliki rasionalisasi yang jelas," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (14/7).
Baca juga : Bagian dari Pelayanan Publik, Ombudsman RI akan Pastikan Pilkada DKI Jakarta Bebas Malaadministrasi
Saat pilkada, sambung Mita, kerja penyelenggara lebih dibebankan kepada jajaran KPU provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, ia berpendapat seharusnya penggunaan pesawat jet dengan dalih untuk distribusi logistik mesti diminimalkan sekecil mungkin.
"Saya kira fasilitas pesawat jet pribadi sangat tidak rasional dijadikan alasan dalam distribusi logistik dalam penyelenggaraan pilkada ini," jelasnya.
JPPR berharap jajaran KPU mampu mempersiapkan logistik yang tetap sasaran, baik dari sisi waktu serta keterpenuhan jenis logistik dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Mita mengingatkan, jangan sampai terjadi pengelolaan logistik yang buruk sehingga berdampak pada terhambatnya penggunaan hak pilih pemilih karena kehabisan surat suara.
"Jangan ada lagi surat suara rusak yang berpotensi mengugurkan hak pilih pemilih, meskipun pemilih punya hak mengganti surat suara yang rusak," pungkasnya.
Penggunaan pesawat jet oleh KPU saat tahapan Pemilu 2024 sempat diungkit dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah. KPU berdalih pesawat jet yang disewa selama tahapan Pemilu 2024 untuk kepentingan pendistribusian logistik, terutama ke daerah-daerah terluar di Indonesia seperti di Papua dan Kepulauan Sangihe. (Z-8)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Indonesia, kata dia, membuka peluang sebesar-besarnya untuk eksplorasi bisnis dan menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia - South Africa untuk menjamin rantai pasok dan Logistik.
Pengiriman parsel atau hadiah bingkisan lebaran juga mengalami peningkatan dengan lonjakan lebih dari 50% setiap tahunnya.
LOGEE memberikan layanan terbaik dalam industri transportasi, sehingga menjadi pilihan tepat sebagai mitra kerja.
Pos Indonesia tidak hanya bertransformasi di bidang operasional dan bisnis perusahaan, tetapi juga reorientasi dari model bisnis tradisional ke bisnis logistik modern.
Kemenkominfo bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) untuk meningkatkan kesiapan layanan pos di masa Lebaran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved