Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum menerima aduan adanya penyelenggara pemilu yang menyewa jet pribadi dan pergi dugem. Oleh karena itu, saat dikonfirmasi, Ketua DKPP Heddy Lugito tidak dapat menilai ada tidaknya pelanggaran etik dalam hal tersebut.
"Masalah ini belum diadukan ke DKPP, saya tidak bisa menilai ini pelanggaran etik atau tidak," katanya, Kamis (16/5).
Tudingan penyelenggara pemilu yang menyewa jet pribadi dan dugem datang dari anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony dalam rapat evaluasi Pemilu 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada Rabu (15/5).
Baca juga : DKPP: Sidang Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Digelar Tertutup
Menurutnya, pejabat KPU gemar berfoya-foya layaknya tokoh fiksi Don Juan. Riswan turut mempertanyakan efektivitas KPU setelah rampung menggelar Pemilu dan Pilkada 2024.
"Bukan apa-apa. Kaget ini, punya uang Rp56 triliun kaget. Akibatnya, ada yang kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya
Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya," kata Riswan.
Baca juga : Ketua KPU Bungkam Ditanya soal Pengaduan Dugaan Asusila
Menurut Heddy, DKPP baru dapat menentukan ada tidaknya pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu terkait tudingan Riswan tersebut jika ada aduan yang masuk ke pihaknya.
Pada Selasa (14/5), DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota KPU RI lainnya. Sanksi itu terkait ketidak-profesionalitasan komisioner KPU RI dalam menangani peretasan data pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh akun anonim Jimbo pada November 2023.
Saat dikonfirmasi, Hasyim mengatakan tidak pantas mengomentari putusan DKPP, mengingat pihaknya duduk sebagai teradu. Namun, Hasyim menegaskan ia dan jajaran komisioner KPU RI lainnya menerima sanksi dari DKPP tersebut.
"Yang paling penting kan jadi pelajaran bahwa dalam pilkada kan juga KPU berikan tugas untuk mengelola data pemilih, tentu saja kami akan berusaha semaksimal mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya otoritas, yang punya kemampuan mengamankan data di dunia maya," tandasnya. (Tri/Z-7)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Jet pribadi juga dikategorikan ke dalam berbagai jenis. Setiap jenis memiliki fitur unik tambahan tergantung pada pesawat yang direncanakan untuk bepergian dan jumlah yang dibayarkan.
Dalam kesepakatan tersebut Dani Olmo sudah resmi berseragam Barcelona. Ia pun dikontrak selama enam tahun hingga 2030. Dani Olmo masih memiliki kontrak bersama RB Leipzig hingga Juni 2025.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa menentukan ada tidaknya gratifikasi yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep.
Kaesang Pangarep menjanjikan hadiah jet pribadi (private jet) buat kader PSI yang bersemangat memenangkan pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Mengenai pesawat jet itu, Pak Gilang ini punya hubungan kerja sama dengan waktu tertentu," ujar Arman
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved