Mutasi Salah tanpa Evaluasi

MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah dirinya melakukan pemecatan terhadap ASN di kementeriannya. Ia menyebutnya sebagai mutasi dan rotasi. Menanggapi hal itu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai, sebenarnya tidak ada yang salah dengan adanya mutasi atau rotasi pejabat di suatu kementerian. 

“Tidak ada yang salah dari mutasi tersebut, tapi untuk kementerian yang baru dibentuk, mutasi besar-besaran pasti akan timbul ketidaknyamanan,” kata Dede saat dihubungi, Selasa (21/1). 

Semestinya juga, kata dia, untuk mutasi pejabat di kementerian perlu adanya usulan kepada Badan Kepegawaian Negeri dan Kemenpan RB. Terlebih, Kemdiktisaintek merupakan kementerian baru hasil dari pemecahan Kemendikbud-Ristek. Tentu, kata Dede, akan ada eselon 1 atau 2 yang dibutuhkan. 

Baca juga : Hentikan Penyalahgunaan Senjata Api Personel Polri

Ia menilai, semestinya dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum adanya mutasi yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pegawai. “Evaluasi dulu yang ada, baru dimutasi sesuai dengan merit sistem,” pungkas dia. 

Diberitakan sebelumnya, ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi damai di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin.

Aksi yang dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, teriakan yel-yel, serta pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga tersebut dipicu oleh adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu.

 "Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suuzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya," kata Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno dalam kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, Suwitno menyebutkan perlakuan yang diklaim tidak adil juga sebelumnya dibebankan kepada pegawai lain yang enggan disebutkan namanya. (Ata/I-2)