Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign atau mengundurkan diri dari perusahaan lamanya tetapi masih menunggu untuk diangkat.
"Kami pasti akan meminta pemerintah harus mencari solusi terhadap mereka yang sudah berhenti dari pekerjaan yang sudah mengambil atau mungkin berhenti dari pekerjaannya Nah bagaimana solusinya? Apa bantuan yang bisa diberikan pemerintah?" kata Dede di Jakarta, Senin (10/3).
Dede mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan pemerintah untuk membahas mekanisme bantuan yang akan diberikan.
"Kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah agar ada bantuan-bantuan paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah menunggu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan bahwa jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) disesuaikan menjadi Oktober 2025.
Dia menyebut bahwa hal tersebut bukan penundaan, melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan. Menurut dia, hal tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan. (P-4)
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengaku heran Kepala Desa Kohod, Arsin, disebut memiliki mobil mewah jenis Jeep Rubicon.
Semestinya juga, kata dia, untuk mutasi pejabat di kementerian perlu adanya usulan kepada Badan Kepegawaian Negeri dan Kemenpan RB.
Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
Syarmadani mengungkapkan dari data tersebut, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan akan mempertimbangkan jeda waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam revisi UU Pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved