Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025. Ia menjelaskan pihaknya menerima 44 laporan terkait tahap administrasi, yakni kualifikasi pendidikan pada formasi tertentu yang tidak seragam antar institusi.
Najih menjelaskan institusi, kementerian, lembaga atau pemerintahan daerah tidak seragam dalam menentukan kompetensi calon. Selain itu, nomenklatur program studi di perguruan tinggi juga ada ketidakseragaman.
"Ketika ini kita sampaikan kepada kementerian pendidikan tinggi, kemudian badan akreditasi nasional, ini juga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Sejumlah perguruan tinggi memiliki fakultas yang sama, banyak fisik, tapi prodi-prodinya tentu agak berbeda-beda. Maka sarjana-sarjananya juga ada lulusan dengan gelar yang berbeda-beda. Ketika mendaftar ASN oleh penyelenggara, pendaftaran itu diasumsikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan," kata Najih di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Kamis (7/8).
Najih mengambil contoh seleksi guru atau dosen program studi pendidikan bahasa Inggris. Kualifikasi yang diperlukan adalah magister pendidikan bahasa Inggris. Namun demikian, ada yang mendaftar lulusan sastra Inggris, lulusan pendidikan sastra Inggris, lulusan pendidikan bahasa yang merasa boleh ikut mendaftar.
"Ini keragaman di sini yang menarik untuk kita bagaimana merumuskan agar persoalan ini tidak merugikan para calon yang mereka sudah merasa kualifikasinya mencukupi dari aspek pendidikan," katanya.
Najih menjelaskan pihaknya juga menerima 77 laporan terkait sistem seleksi yang mencakup proses pendaftaran, kemudian hasil verifikasi, tes pelaksanaan CAT, hasil verifikasi ulang yang mengubah pengumuman kelulusan. Selanjutnya, pihaknya menerima 50 laporan terkait metode penilaian, antara lain terkait dengan hasil penilaian tes wawancara, tes praktek, dan psikotes, dan tes kesehatan yang tidak transparan.
Najih mengatakan 78 laporan selanjutnya terkait dengan penundaan pengangkatan CPNS, termasuk penerbitan nomor induk pegawai dan prosedur optimalisasi pengisian informasi.
"Ini temuan-temuan Ombudsman dalam konteks hasil dari pengawasan Ombudsman dalam periode pengawasan 2024 yang banyak sekali masyarakat menyampaikan keluhan ini, baik itu ke pusat maupun di perwakilan yang ada di 34 provinsi di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Najih mengatakan laporan hasil evaluasi CPNS ini diharapkan menjadi catatan bagi setiap kementerian, lembaga pada tingkat pusat maupun daerah dapat meningkatkan sinergitas, kolaborasi, kerjasama dalam memperbaiki sistem seleksi CPNS. Ia berharap tidak terjadinya laporan ataupun pengaduan yang berulang pada proses seleksi yang berikutnya.
"Secara bersama kita menyiapkan calon-calon pegawai negeri sipil yang betul-betul profesional, inovatif, sesuai dengan kompetensi yang diperlukan pada institusi penyelenggara layanan, penyelenggara pemerintahan dimanapun, baik itu di pemerintahan daerah, baik itu kabupaten kota, provinsi, kementerian, badan lembaga dan institusi-institusi penyelenggara pemerintahan lainnya," katanya.
(H-3)
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
Pakar Kebijakan Publik, Riant Nugroho mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto sudah seharusnya membuat manajemen perencanaan yang baik tentang grand desain kebutuhan ASN
Menpan Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024 telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto
Jika dinyatakan lolos, peserta wajib melakukan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) NIP CPNS pada 23 Januari hingga 21 Februari 2025.
Muhammad Musa'ad mendatangi kantor Kemenpan-RB guna meminta agar pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 ditunda hingga selesai pelaksanaan Pilkada serentak.
Ketentuan pas foto CPNS 2025: ukuran, latar, pakaian, dan tips agar foto Anda sesuai standar. Pelajari cara membuat pas foto CPNS yang benar!
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved