Pengangkatan CPNS 2024, Pakar: Pemerintah Harus Punya Grand Desain Kebutuhan ASN

PRESIDEN Prabowo menginstruksikan agar pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun 2024 yang semula dijadwalkan mundur pada Oktober 2025, agar dipercepat menjadi Juni 2025. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap akan diangkat pada Oktober 2025.

Pakar Kebijakan Publik, Riant Nugroho mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto sudah seharusnya membuat manajemen perencanaan yang baik tentang grand desain kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sumber daya manusia (SDM) birokrasi di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

“Kejadian penundaan pengangkatan adalah masalah teknis, namun karena tidak pernah terjadi sebelumnya berarti ada masalah kritis di belakangnya. Apa yang terjadi adalah pengampu kebijakan rekrutmen CPNS dan PPPK tidak memperkirakan ada masalah kritis pada saat perekrutan,” katanya kepada Media Indonesia pada Senin (17/3).

Baca juga : Pemprov Sulsel Siapkan Anggaran Rp145 M untuk THR ASN

Riant menjelaskan bahwa sistem perekrutan ASN yang ada saat ini, belum mempunyai sistem manajemen risiko yang memadai. Jika pun ada katanya, hanya bersifat teknis yang tidak dapat menjawab persoalan secara komprehensif. 

“Buktinya sebelum ini tidak ada masalah dalam proses rekrutmen hingga pengangkatan, semua terencana dan tepat waktu. Oleh karena itu, harus dijelaskan dengan baik oleh Pemerintah, lalu agar dapat diangkat serempak, persiapan yang belum selesai dari 213 instansi terkait, harus ada evaluasi pengadaan untuk merapikan sistem pencatatan TMT (Terhitung Mulai Tanggal),” jelas Riant. 

Riant menilai instruksi Presiden mengenai kebijakan penundaan CASN tersebut tidak menguntungkan bagi Pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan, publik cenderung kurang percaya dengan penjelasan tersebut. 

Baca juga : Prabowo Pastikan Masalah Penundaan Pengangkatan CPNS sedang Diurus

“Presiden Prabowo Subianto mungkin menilai demikian, sehingga perlu turun tangan dan memerintahkan pengangkatan CASN dipercepat dan keputusan direvisi menjadi  pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Juni 2025, sedangkan CPPK Oktober 2025. Sebelumnya CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026,” imbuhnya. 

Kendati demikian, Riant menekankan bahwa instruksi tersebut masih dalam kategori penundaan pengangkatan yang akan tetap merugikan calon ASN dari segi sosial dan ekonomi, terutama bagi calon ASN yang telah mengajukan resign dari pekerjaan sebelumnya. 

“Pelajarannya, kebijakan dan sistem rekrutmen ASN hari ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk diketahui defect apa yang ada atau yang terjadi, untuk perbaikan ke depan, dan kemudian untuk bahan penjelasan publik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Riant berpandangan bahwa jika pun sistem rekrutmen sudah berjalan baik, menurutnya penundaan ini lebih diakibatkan karena persoalan politik anggaran yang merupakan masalah di luar sistem dan kendali pemangku rekrutmen CASN.

“Publik percaya penundaan karena kebijakan pemangkasan anggaran karena besaran anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN tersebut, selama Maret 2025 sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun. Jumlah yang cukup signifikan. Penundaan berarti untuk tujuan penghematan yang memadai,” ujarnya. (P-4)