Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKTU pengangkatan CPNS yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2025 ditunda menjadi Oktober 2025. Penundaan tersebut membuat banyak CPNS yang sudah terlanjur mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan lamanya risau.
Menanggapi itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membekali CNPNS atau mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan bahwa pembekalan tersebut merupakan upaya pemerintah mengisi waktu CPNS yang mulanya dijadwalkan diangkat pada April 2025, dan kemudian menjadi Oktober 2025.
"Pak Waka (Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto) berencana akan koordinasi dengan biro-biro kepegawaian, biro-biro SDM, supaya waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan," kata Aba.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh para CPNS untuk belajar mempersiapkan diri masuk ke budaya birokrasi, budaya, dan sebagainya.
"Mungkin ada juga (CPNS, Red) yang sudah berkeluarga, barangkali ya, kami memaklumi juga. Akan tetapi, proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ketika mereka masuk ke birokrasi,"katanya pula.
Ia mengatakan bahwa pembekalan direncanakan diadakan secara tatap muka maupun daring. Selain mengisi waktu CPNS yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, pembekalan dilaksanakan agar para CPNS tidak butuh waktu lama untuk belajar ketika efektif bekerja sejak pengangkatan pada 1 Oktober 2025.
(Ant/H-3)
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta semua pihak untuk mengawal pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 akan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign
CALON Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan penundaan pengangkatan CASN dan PPPK.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved