Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), akhirnya membuahkan hasil.
Setelah serangkaian pertemuan intensif yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dengan pihak pemerintah, kini keputusan percepatan pengangkatan CASN akan diumumkan pada hari ini, Senin (17/3/).
“Saya sudah menerima konfirmasi bahwa pada siang ini, sekitar pukul 13 atau 14, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian PAN-RB, Mensesneg, serta Kepala BKN akan memberikan pengumuman resmi kepada media terkait percepatan pengangkatan CASN,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, DPR telah melakukan dialog dengan pemerintah untuk mempercepat proses pengangkatan CASN. Awalnya, sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari KemenPAN-RB, pengangkatan CPNS direncanakan serentak pada Oktober 2025, sedangkan CPPPK dijadwalkan pada Maret 2026. Namun, DPR mendorong percepatan pendataan dan simulasi agar proses ini dapat dilakukan lebih awal.
“Alhamdulillah, pemerintah akhirnya menyepakati percepatan ini. Pengangkatan CPNS dan CPPPK akan dilakukan dalam tahun 2025. Namun, kapan tepatnya CPNS akan diangkat setelah Lebaran dan kapan CPPPK akan ditetapkan, itu masih menjadi kewenangan pemerintah untuk mengumumkan lebih lanjut,” jelas Dasco, yang juga merupakan Politisi Fraksi Partai Gerindra.
Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh KemenPAN-RB bersama Mensesneg, pemerintah menetapkan bahwa pengangkatan CPNS 2024 akan diselesaikan paling lambat Juni 2025. Sementara itu, pengangkatan CPPPK 2024 dijadwalkan selesai paling lambat Oktober 2025.
Seluruh instansi pemerintah juga diminta untuk terus menerapkan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen, khususnya bagi penerimaan PPPK tahun 2024. Pemerintah menegaskan bahwa ini akan menjadi kebijakan afirmasi terakhir, dan ke depan seleksi CASN akan dilakukan melalui mekanisme ujian reguler.
“Penyelesaian pengangkatan ini harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mereka diharapkan untuk melakukan analisis serta simulasi kesiapan, agar seluruh proses ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KemenPAN-RB.
Dengan keputusan ini, harapan bagi para calon aparatur sipil negara semakin terbuka lebar, dan langkah nyata DPR dalam memperjuangkan kepentingan mereka akhirnya membuahkan hasil. (RO/Z-10)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved