Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan penundaan pengangkatan PPPK dan CASN. Sebanyak 894 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan.
"Kita kerahkan 894 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (10/3).
Susatyo mengatakan personel yang bertugas mengamankan demo CASN dan PPPK disebar di sejumlah titik di lokasi aksi. Sementara itu, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi bersifat situasional.
"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan diterapkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif. Dia juga mengimbau kepada massa untuk melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang ada.
Diketahui, berdasarkan poster yang beredar di media sosial, unjuk rasa tersebut bakal digelar di tiga lokasi, yakni DPR RI, Menpan RB, dan Istana Negara.
"Mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024," tulis poster tersebut. (H-3)
Kemenpan-Rebiro bersama Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024
Upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil
Sejumlah pengunjuk rasa sempat menangis saat salah seorang pengunjuk rasa membacakan puisi terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK tersebut.
PELANTIKAN sebanyak 1.982 calon pegawai di Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih tertunda.
PENYESUAIAN/penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya berpotensi merembet pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved