Menpan-Mendagri Tegaskan PPK Pusat dan Daerah Percepat Pengangkatan CASN 2024

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) bersama Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing.

"K/L/Pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3).

Untuk melakukan pengangkatan CASN, setiap K/L/Pemda harus menuntaskan sejumlah persyaratan.

Baca juga : Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Persyaratan tersebut yakni telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus, bagi CPNS, Instansi telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai (NIP) dari Kepala BKN (proses pemberkasan), bagi PPPK, Instansi telah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan nomor induk PPPK/NIPPPK (proses pemberkasan, instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS/NI PPPK diterima PPK, peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi, instansi telah menyiapkan anggaran (tertuang dalam DIPA K/L/D), sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN.

"Sesuai arahan Presiden, mohon pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat Juni 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat Oktober 2025, K/L/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap segera dapat dilakukan penyelesaiannya," jelas Rini.

KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama K/L/Pemda telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.

Baca juga : Mendagri bakal Koordinasikan Masukan Ombudsman soal Seleksi CASN 2024

Rini menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kepada seluruh K/L/Pemda agar terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Adapun sejak tahun 2005, pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer / non-ASN untuk menjadi ASN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti arahan ini agar tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran.
Presiden Prabowo, kata dia, memerintahkan pengangkatan PNS selesai pada Juni 2025.

"Bapak Presiden memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM/ BKD dan seluruh OPD terkait, supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK, semakin cepat diselesaikan semakin baik," ujar Tito.

Tito juga menegaskan penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU No. 20/2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

"Jadi amanat Undang-Undang (ASN) untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Hal ini untuk mencegah penumpukan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada (terdata)," ujar dia. (H-4)