Mendagri bakal Koordinasikan Masukan Ombudsman soal Seleksi CASN 2024

Mendagri dan Menteri PKP Pantau Proyek Permukiman Kumuh di Kubu Raya, Fokus pada Penyelarasan Data

Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Try Sutrisno Meninggal, Mendagri Tito Karnavian: Beliau Putra Terbaik Bangsa

Mendagri Tito Karnavian sampaikan duka mendalam atas wafatnya Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno di RSPAD Jakarta. Simak profil singkat dan pesannya bagi generasi muda.

Mendagri Tito Karnavian Ungkap Skema Bansos Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.

29 Desa Hilang Akibat Bencana Banjir dan Longsor Sumatra

29 desa dan kampung di Pulau Sumatra dilaporkan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor.

Keamanan Disebut Jadi Kunci Pembangunan

Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.

Mendagri Tekankan Pemulihan Pemerintahan Aceh Tamiang

Mendagri  sebut tolok ukur utama keberhasilan pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang adalah kembalinya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. 

Pengamat Soroti Tingginya Biaya Politik pada Pilkada Langsung

Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.

500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Evaluasi Pilkada Dinilai Mendesak

Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.

Biaya Politik yang Tinggi dalam Pilkada Jadi Persoalan Serius

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.

Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.

BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.

Pilkada Langsung Dituding Biang Kerok Politik Uang, Wacana Kembali ke DPRD Menguat

SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng

Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional

Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia