Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Rini Widyantini menilai pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) menjadi langkah strategis untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teknis Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Lewat perpres tersebut, nantinya Kemenpan-Rebiro bertanggung jawab dalam mengorkestrasi peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG. Salah satunya, sambung Rini, memastikan tersedianya sumber daya manusia yang tepat lewat pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien.
"Ada beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik (dalam program MBG), terutama SDM, tata kelola, dan membangun digitalisasinya," ujarnya di Kantor Kementerian Koordiantor Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5).
Menurut Rini, guna mengoptimalkan tata kelola program MBG, Kemenpan-Rebiro telah melakukan pementaan peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lewat peta proses bisnis dan peta keterkaitan antartiga elemen tersebut.
Sementara itu, dari sisi digitalisasi, ia berpendapat yang perlu dikembangkan ke depan adalah arsitektur pemerintah digital yang berkaitan dengan proses binsis, layanan, data dan informasi, serta manajemen sumber daya manusia aparatur Badan Gizi Nasional.
"Ada dua target yang harus kita lakukan, kejelasan penerima manfaat dan tata kelolanya," jelas Rini.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, pemerintah sedang mengupayakan akselerasi penerima manfaat program MBG dengan target 82,9 juta orang.
Ia berendapat, pemenuhan gizi dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, perekonomian, dan lapangan kerja. Adapun perpres mengenai tata kelola MBG secara umum mengatur rangkaian tata kelola MBG guna dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Ruang lingkup pengaturan tata kelola tersebut mencakup lima aspek, yakni monitoring, evaluasi dan pengendalian, pelaporan penyelenggara MBG, tim koordinasi, peran pemerintah daerah, serta pendanaan.
(Tri/P-3)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved