Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyikapi positif langkah pemerintah provinsi Aceh meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni UNDP dan UNICEF, untuk penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor.
Dede Yusuf menegaskan bahwa upaya tersebut harus dilihat semata-mata sebagai langkah pertolongan kemanusiaan.
Menurut Dede, kondisi geografis di lokasi bencana yang sulit dijangkau menjadi alasan utama Pemda berupaya mendapatkan bantuan dari sumber mana pun.
"Dalam kondisi bencana, siapapun boleh meminta bantuan dari siapa saja. Namun kondisi medan yang sulit membuat bantuan susah tembus. Artinya Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja," ujar Dede Yusuf, ketika dihubungi, Selasa (16/12).
Dede Yusuf menekankan bahwa langkah Aceh tersebut tidak seharusnya dijadikan perdebatan politik, melainkan harus dipandang sebagai upaya pencegahan agar tidak ada korban lebih banyak.
Dede Yusuf juga meyakinkan bahwa Pemerintah Pusat, di bawah kepemimpinan Presiden, telah melakukan upaya maksimal untuk menangani kondisi di tiga provinsi terdampak, dan bahkan negara lain juga sudah menawarkan bantuan.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak fokus pada kerja sama dan kemanusiaan, bukan pada polemik birokrasi atau sumber bantuan.
"Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan Presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan," katanya. (H-4)
Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Dede Yusuf, menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan sejumlah dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah,
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengaku heran Kepala Desa Kohod, Arsin, disebut memiliki mobil mewah jenis Jeep Rubicon.
Semestinya juga, kata dia, untuk mutasi pejabat di kementerian perlu adanya usulan kepada Badan Kepegawaian Negeri dan Kemenpan RB.
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Rabu (14/1), menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Iran.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Iran segera menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron kecam kebijakan Trump tarik AS dari 66 organisasi internasional & isu Greenland. Peringatkan krisis kepemimpinan global.
Tiongkok kecam kebijakan Trump tarik AS dari 66 organisasi internasional sebagai 'Hukum Rimba' dan tegaskan tetap setia pada PBB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved