Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim penyelidik mandat PBB memperingatkan bahwa perang yang berkecamuk di Timur Tengah berpotensi memperburuk represi institusional terhadap warga sipil di Iran. Dalam laporan terbaru yang dirilis Rabu (11/3), Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB menyatakan bahwa penduduk Iran kini berada dalam posisi terjepit di tengah permusuhan bersenjata dan penindasan domestik yang mencapai level mematikan.
Krisis hak asasi manusia (HAM) yang mendalam ini diperkirakan akan memburuk menyusul rentetan serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran sejak 28 Februari lalu, yang dibalas dengan serangan balasan Iran ke berbagai wilayah Teluk.
Tim penyelidik yang terdiri dari tiga orang ini telah mengidentifikasi pola yang jelas terkait situasi di lapangan. Mereka menyoroti bahwa perlindungan terhadap warga sipil, termasuk tahanan, menjadi sangat rentan selama konflik bersenjata.
"Perlindungan warga sipil, termasuk tahanan, menjadi sangat genting selama konflik bersenjata, dan setelahnya, represi negara meningkat, terutama ketika penutupan konektivitas dan internet diberlakukan seperti sekarang," ungkap tim misi tersebut dalam pernyataan resminya.
Misi ini dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada November 2022, dipicu oleh tindakan keras pemerintah Iran terhadap demonstrasi besar-besaran pasca kematian Mahsa Amini. Namun, situasi kini dianggap lebih parah karena melibatkan kampanye militer skala besar yang diprediksi bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Laporan tersebut mencakup periode April 2025 hingga Februari 2026. Tim menemukan bahwa pola represi yang dijalankan negara tidak hanya bertahan, tetapi berevolusi menjadi lebih dalam. Pasukan keamanan dilaporkan menggunakan kekuatan mematikan yang ekstensif, termasuk senapan serbu dan senapan mesin berat, yang mengakibatkan jumlah kematian dan cedera yang sangat besar.
Tim penyelidik juga menyoroti peristiwa spesifik selama perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025. Terkait serangan di kompleks penjara Evin yang menewaskan sekitar 80 orang, misi tersebut menemukan bukti pelanggaran serius.
"Terkait serangan terhadap kompleks penjara Evin, misi menemukan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap objek sipil," tulis laporan tersebut.
Di sisi lain, tim juga menemukan bahwa banyak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Iran dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini mencakup pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, persekusi gender, penghilangan paksa, serta tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari serangan luas dan sistematis terhadap populasi sipil.
Misi PBB mendesak penghentian segera serangan oleh semua pihak untuk mencegah kerugian sipil yang lebih besar, baik di dalam Iran maupun secara luas di kawasan Timur Tengah. (AFP/Z-2)
Menurut sumber, Trump telepon Mohammed bin Salman bahas peluang gencatan senjata Iran. AS kirim proposal ke Teheran, konflik picu lonjakan harga energi global.
Presiden AS Donald Trump mengeklaim Iran meminta gencatan senjata dengan syarat pembukaan Selat Hormuz. Teheran membantah keras klaim tersebut.
Diplomat PBB Mohamad Safa mengundurkan diri dan mengungkap kekhawatiran skenario penggunaan senjata nuklir terhadap Iran di tengah ketegangan global.
Iran, dia menambahkan, belum menanggapi proposal Amerika Serikat (AS) maupun mengajukan proposalnya sendiri.
Trump menambahkan pihaknya selalu menganggap NATO sebagai "macan kertas", yakni organisasi yang tampak kuat.
Kunjungan tersebut untuk menjajaki rencana kerja sama Iran dengan Pemkot Solo di bidang perekonomian dan pariwisata.
Desak PBB Transparan, Menko Polkam Soroti Serangan di Libanon yang Tewaskan Prajurit TNI
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka cita atas tiga prajurit TNI gugur di Libanon Selatan saat menjalankan misi perdamaian PBB bersama UNIFIL.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) aktif mendorong Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi terkait gugurnya tiga prajurit TNI di Libanon
Sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa (31/3), digelar atas desakan Indonesia dan Prancis sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Libanon.
MABES TNI mengirimkan 756 pasukan baru ke Libanon sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Ratusan pasukan itu akan bergabung dalam UNIFIL Mei 2026
Menteri Pertahanan Malaysia pastikan seluruh personel MALBATT 850-13 aman di Lebanon. Langkah pengamanan diperketat dan patroli dihentikan sementara akibat situasi darurat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved