Berita Terbaru politik uang Hari Ini

Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.

Pilkada via DPRD Dinilai Langkah Mundur Demokrasi dan Berisiko bagi Konstitusi

Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.

Pilkada Melalui DPRD tak Hapus Politik Uang

Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.

Pengamat: Biaya Pilkada Mahal Bukan Disebabkan Sistem, Tapi Praktik Mahar dan Politik Uang

WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.

Demokrasi Pancasila di Tengah Gempuran Politik Transaksional

Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara. 

Pilkada Lewat DPRD Dinilai tak Jamin Hapus Politik Uang

Tepi menolak mekanisme Pilkada lewat DPRD, alasan menekan politik uang dinilai menyesatkan

Perlu Aturan Dana Kampanye untuk Atasi Politik Uang

JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.

Perludem Ingatkan Bahaya Hegemoni Parpol

Wacana Pilkada tidak langsung justru berpotensi memindahkan arena transaksi politik uang dari ruang publik ke ruang tertutup. 

Pengamat: Wacana Pilkada lewat DPRD hanya Untungkan Elite dan Perbesar Politik Uang

Pengamat menyebut usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan gagasan baru.

NasDem Minta Masyarakat tidak Tergoda Politik Uang

Fauzan mengatakan di satu sisi sanksi hukum terhadap pelaku politik uang selama ini juga sulit ditindak karena terbentur batas waktu terkait dengan tindak pidana pemilu.

Indonesia Marak Politik Uang, Kemendagri: Wajar karena Banyak Orang Miskin

Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin menyoroti tingginya politik uang pada Pemilu di Indonesia.

JPPR Sebut Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Dapat Turunkan Praktik Politik Uang

Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.

MK Kembali Terima Gugatan PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU

Anggaran Masih Dicari, Tapi PSU Ulang Pilkada Barito Utara akan Dilaksanakan 6 Agustus

KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.

Berkaca di Barito Utara, Bawaslu Gandeng Polri Guna Cegah Jual-beli Suara dan Politik Uang di PSU Kota Palopo

Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.

Bawaslu Janjikan Patroli Besar Cegah Politik Uang di PSU

Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.

Melawan Cengkeraman Plutokrasi

NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Dihancurkan Politik Uang, KPU RI akan Segera Diskusikan Jadwal Pelaksanaan PSU Pilkada di Barito Utara

MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang. 

PSU Pilkada Gelombang Empat Digelar 24 Mei, Bawaslu: Perkuat Pengawasan Cegah Politik Uang

Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas

Muhammadiyah: Masyarakat Permisif Politik Uang karena Diyatimpiatukan

Selain pendidikan politik yang tak memadai, ia juga menyoroti bahwa masyarakat menerima politik uang karena kebutuhan untuk melanjukan hidup.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia