Berita Terbaru politik uang Hari Ini

Melawan Cengkeraman Plutokrasi

NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Dihancurkan Politik Uang, KPU RI akan Segera Diskusikan Jadwal Pelaksanaan PSU Pilkada di Barito Utara

MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang. 

PSU Pilkada Gelombang Empat Digelar 24 Mei, Bawaslu: Perkuat Pengawasan Cegah Politik Uang

Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas

Muhammadiyah: Masyarakat Permisif Politik Uang karena Diyatimpiatukan

Selain pendidikan politik yang tak memadai, ia juga menyoroti bahwa masyarakat menerima politik uang karena kebutuhan untuk melanjukan hidup.

Pilkada Ulang Bangka Berpotensi Rawan Pelanggaran dan Politik Uang

SEJUMLAH bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan meramaikan pemilihan kepala daerah ulang di Kabupaten Bangka dan kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel). 

Bawaslu Dinilai tak Serius Tangani Politik Uang PSU Pilkada Barito Utara

DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara

Bawaslu Sebut ada Ruang Kosong Buktikan Politik Uang yang TSM di Barito Utara

Kasus politik uang yang ditangani Bawaslu saat itu tidak sampai menyimpulkan adanya sebuah tindak pidana yang terstruktif, sistematis, dan masif (TSM).

Jelang PSU di Lima Daerah, Kasus di Barito Utara harus Jadi Pembelajaran

MK, misalnya, memutuskan agar digelar kembali Pilkada 2024 di seluruh Kabupaten Barito Utara.

Politik Uang Rugikan Warga Barito Utara

Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.

Ketua Bawaslu RI Klaim Kasus Politik Uang di Barito Utara Sudah Ditangani

Jajaran Bawaslu sudah menangani praktik politik uang yang dijadikan MK sebagai dasar memerintahkan digelarnya lagi Pilkada Barito Utara.

Politik Uang Capai Rp16 Juta Per Suara, Bukti Buruknya Kinerja Bawaslu

Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.

Politik Uang Rp64 Juta, MK Diskualifikasi Semua Paslon dan Perintahkan Gelar Pilkada Ulang Barito Utara

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara

Dugaan Politik Uang PSU Serang Dilimpahkan ke polisi

Adapun dua Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Cikande berjumlah tiga orang dan Kecamatan Tunjung Teja dua orang.

Perludem Sebut Problem Tetap Sama Meski Pilkada Diulang

Haykal memaparkan, persoalan-persoalan yagn terjadi selama PSU Pilkada 2024 itu antara lain masih adanya praktik politik uang.

Evaluasi Pilkada 2024, Bawaslu Daerah Diusulkan Dibubarkan

PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengusulkan agar eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibatasi untuk di tingkat nasional saja.

Soroti Politik Uang, Iwan-Dede akan Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya ke MK 

CALON Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 01, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly, menyiapkan gugatan ke Mk di PSU pilkada Kabupaten Tasikmalaya menyusul adanya dugaan politik uang

KPU-Bawaslu Harus Siapkan Materi Terbaik untuk Hadapi Gugatan PSU di MK

Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.

Usut Politik Uang PSU Serang, Bawaslu Amankan Uang Rp18 Juta

Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

Bawaslu Temukan Adanya Politik Uang di Kabupaten Serang

Bagja mengaku belum mengetahui motif dan siapa sosok 12 orang yang diduga melakukan politik uang di Kabupaten Serang tersebut.

PSU Tahap Ketiga Siap Dilaksanakan 9 April, Bawaslu Perkuat Pengawasan

Puadi menilai bahwa PSU menjadi  sangat penting dan strategis karena dapat menentukan hasil akhir dan membuka peluang sengketa lanjutan di MK. 

Koperasi Waralaba

Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas

Intervensi Birokrasi dalam Pendidikan Dokter Spesialis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia