Berita Terbaru Politik Uang Hari Ini

Soroti Politik Uang, Iwan-Dede akan Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya ke MK 

CALON Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 01, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly, menyiapkan gugatan ke Mk di PSU pilkada Kabupaten Tasikmalaya menyusul adanya dugaan politik uang

KPU-Bawaslu Harus Siapkan Materi Terbaik untuk Hadapi Gugatan PSU di MK

Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.

Usut Politik Uang PSU Serang, Bawaslu Amankan Uang Rp18 Juta

Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

Bawaslu Temukan Adanya Politik Uang di Kabupaten Serang

Bagja mengaku belum mengetahui motif dan siapa sosok 12 orang yang diduga melakukan politik uang di Kabupaten Serang tersebut.

PSU Tahap Ketiga Siap Dilaksanakan 9 April, Bawaslu Perkuat Pengawasan

Puadi menilai bahwa PSU menjadi  sangat penting dan strategis karena dapat menentukan hasil akhir dan membuka peluang sengketa lanjutan di MK. 

Bawaslu Perkuat Pengawasan pada PSU Gelombang Kedua

Puadi menyebut pihaknya melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan koordinasi internal dan eksternal, khususnya antara Bawaslu, KPU, dan aparat.

PSU Gelombang Kedua Digelar Besok, Bawaslu Diminta Tingkatkan Pengawasan Politik Uang

Neni berpendapat, dugaan pelanggaran politik uang merupakan hal klasik yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah.

Tumpulnya Hukum Pidana Pemilu

RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU.

Regulasi Kepemiluan Harus Mampu Cegah Praktik Politik Uang

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, menilai perkembangan politik uang dalam gelaran pemilu semakin parah dari waktu ke waktu.

Praktik PSU Punya Kecenderungan Tingkatkan Intimidasi kepada Pemilih dan Politik Uang

PENGAMAT Hukum Kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) membawa banyak konsekuensi, seperti potensi politik uang.

PSU Berpotensi Dibanjiri Politik Uang, Penyelenggara Pilkada Diminta Lebih Tegas

Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Penyelenggaran Diminta Awasi Potensi Politik Uang PSU saat Ramadan

ketika kampanye dan PSU dilaksanakan di tengah-tengah Ramadan, maka celah untuk berpolitik uang akan bertambah lebar.

PSU Pilkada, Politik Uang Berpotensi Terjadi di Ramadan

Ketidaknetralan penjabat negara juga berpotensi terjadi saat proses PSU Pilkada 2024. Hal ini diharapkan jadi fokus.

PSU Pilkada, Politik Uang Berpotensi Terjadi di Bulan Ramadan dan Idul Fitri

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengingatkan potensi praktik politik uang saat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Pasalnya, kampanye akan digelar saat bulan Ramadan.

Burhanuddin Muhtadi Sebut Banyak Politikus Terjebak dalam Politik Uang

DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut banyak politikus terjebak dalam politik uang selama penyelenggaraan Pemilu.

Saksi di MK Beberkan Aksi Pengurangan TPS dan Politik Uang di Pilkada Bangka Barat

Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita.

Hakim Saldi Isra Tegur Kuasa Hukum yang tak Paham Wewenang MK

Adetia Sulius Putra meminta kepada MK untuk memaknai dirinya sendiri sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara 

Diduga Politik Uang, Hasil Pilkada Kota Tarakan Digugat ke MK

Hasil pilkada Kota Tarakan digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK, pemohon merupakan pemantau pilkada yang terakreditasi

Tak Salah Mencontek Sistem Pilkada di Jepang

Puadi mengungkapkan tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, terutama masalah politik uang yang masih menjadi kendala utama. 

Pilkada Lewat DPRD Nihil Pengawasan

Kerja-kerja pengawasan saat pilkada langsung menjadi sulit terlaksana jika nantinya kepala daerah dipilih lewat DPRD. 

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia