Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menilai sikap permisif masyarakat atas praktik politik uang disebabkan karena adanya upaya meyatimpiatukan pendidikan politik.
Hal itu menyebabkan masyarakat selaku pemilih tak mengetahui bahwa menerima uang dalam kontestasi pemilihan umum adalah hal yang salah.
Hal itu disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas saat menanggapi maraknya politik uang saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Barito Utara 2024.
Akibat dari masifnya politik uang itu, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta PSU di Barito Utara digelar lagi. "Masyarakat itu mengalami proses pemiskinan dan peyatimpiatuan secara pendidikan politik. Akibatnya, mereka tidak tahu," kata Busyro di Jakarta, Jumat (16/5).
Selain pendidikan politik yang tak memadai, ia juga menyoroti bahwa masyarakat menerima politik uang karena kebutuhan untuk melanjukan hidup. Menurut Busyro, uang Rp50 ribu untuk memilih calon kepala daerah adalah nominal yang berharga di mata masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.
"Karena sedang dimiskinkan secara ekonomi, uang Rp50 ribu pun sangat berharga, memilih calon-calon yang dia tidak tahu atau tahu kalau dia itu tidak layak," terangnya.
Ia menekankan, untuk menekan praktik politik uang saat pemilu maupun pilkada, pemerintah maupun DPR perlu merevisi sejumlah regulasi, misalnya Undang-Undang (UU) Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.
Adapun proses revisinya harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil. "Jangan percayakan hanya DPR dan pemerintah saja. Sulit dipercaya," ujar Busyro.(Tri/P-1)
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
SETELAH 12 hari perang Iran-Israel, Pemerintah Iran mengumumkan gencatan senjata. Langkah ini diambil diharapkan akan mampu membangun perdamaian di muka bumi.
Dalam konteks global, keseragaman waktu mempermudah perencanaan kegiatan, baik dalam ranah keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi.
Muhammadiyah secara resmi memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
BADAN Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) menggandeng PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) untuk mendukung transformasi digital berbasis nilai.
MUHAMMADIYAH merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, memiliki sejarah dan dinamika yang panjang serta kompleks dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved