Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEJUMLAH bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan meramaikan pemilihan kepala daerah ulang di Kabupaten Bangka dan kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel).
KPU RI sebelumnya telah menjadwalkan pilkada ulang untuk dua daerah tersebut pada Rabu, 27 Agustus 2025, mendatang. Pilkada ulang ini pun diperkirakan akan ramai diikuti para bakal calon kepala daerah.
Seperti di Kabupaten Bangka, diperkirakan akan diikuti lebih dari empat pasang calon bupati dan wakil bupati. Ramainya calon yang akan berkontestasi pada pilkada ulang ini tentunya juga meningkatkan kerawanan pelanggaran dan politik uang.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Fega Aurora mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan berapa banyak bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada ulang nanti.
"Kita tidak bisa pastikan, karena belum masuk tahapan pencalonan calon Kepala daerah," kata Fega saat coffee morning bersama media di Kantor Bawaslu Bangka. Jumat (16/5).
Jika nanti pilkada ulang banyak calonya, potensi terjadi pelanggaran dan politik uang sangat rawan.
"Saya rasa kalau memang banyak calon nanti, akan semakin rawan potensi pelanggaran dan money politic," ujarnya.
Untuk itu, dengan personel dan waktu yang terbatas pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin, khususnya dalam menyelesaikan atau menindak setiap pelanggaran termaksut politik uang.
"Personel kami terbatas, peran serta media dan masyarakat untuk menginformasikan berbagai pelanggaran termaksuk politik uang sangat di harapkan," imbuhnya.
Pihaknya berharap pilkada ulang yang menjadi sorotan secara nasional ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. (RF/E-4)
Sama seperti laporan sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu diduga melakukan politik uang saat berkampanye di Tasikmalaya.
Ridwan Kamil akan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan PDI Perjuangan Jawa Barat
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyebutkan, politik uang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak hanya lewat serangan fajar.
Sedikitnya, ada empat video beredar terkait amplop yang beredar di media sosial pada Selasa (26/11).
Bawaslu Kota Tasikmalaya akan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Jika calon tunggal tersebut kalah melawan kotak kosong. Pilkada ulang tersebut berpotensi dilaksanakan pada tahun berikutnya, yakni 2025, ataupun 2029
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pilkada ulang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun bila kotak kosong ditetapkan sebagai pemenang
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, rapat tersebut akan membahas jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ulang pada daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon.
Mekanisme itu akan dibahas dalam rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian, diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun linimasa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang 2024 yang akan diselenggarakan pada 2025.
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bakal diulang tahun depan. Namun, hal tersebut hanya akan terjadi pada daerah yang diikuti satu pasangan calon kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved