Berita Terbaru politik uang Hari Ini

Bawaslu Perkuat Pengawasan pada PSU Gelombang Kedua

Puadi menyebut pihaknya melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan koordinasi internal dan eksternal, khususnya antara Bawaslu, KPU, dan aparat.

PSU Gelombang Kedua Digelar Besok, Bawaslu Diminta Tingkatkan Pengawasan Politik Uang

Neni berpendapat, dugaan pelanggaran politik uang merupakan hal klasik yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah.

Tumpulnya Hukum Pidana Pemilu

RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU.

Regulasi Kepemiluan Harus Mampu Cegah Praktik Politik Uang

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, menilai perkembangan politik uang dalam gelaran pemilu semakin parah dari waktu ke waktu.

Praktik PSU Punya Kecenderungan Tingkatkan Intimidasi kepada Pemilih dan Politik Uang

PENGAMAT Hukum Kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) membawa banyak konsekuensi, seperti potensi politik uang.

PSU Berpotensi Dibanjiri Politik Uang, Penyelenggara Pilkada Diminta Lebih Tegas

Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Penyelenggaran Diminta Awasi Potensi Politik Uang PSU saat Ramadan

ketika kampanye dan PSU dilaksanakan di tengah-tengah Ramadan, maka celah untuk berpolitik uang akan bertambah lebar.

PSU Pilkada, Politik Uang Berpotensi Terjadi di Ramadan

Ketidaknetralan penjabat negara juga berpotensi terjadi saat proses PSU Pilkada 2024. Hal ini diharapkan jadi fokus.

PSU Pilkada, Politik Uang Berpotensi Terjadi di Bulan Ramadan dan Idul Fitri

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengingatkan potensi praktik politik uang saat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Pasalnya, kampanye akan digelar saat bulan Ramadan.

Burhanuddin Muhtadi Sebut Banyak Politikus Terjebak dalam Politik Uang

DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut banyak politikus terjebak dalam politik uang selama penyelenggaraan Pemilu.

Saksi di MK Beberkan Aksi Pengurangan TPS dan Politik Uang di Pilkada Bangka Barat

Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita.

Hakim Saldi Isra Tegur Kuasa Hukum yang tak Paham Wewenang MK

Adetia Sulius Putra meminta kepada MK untuk memaknai dirinya sendiri sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara 

Diduga Politik Uang, Hasil Pilkada Kota Tarakan Digugat ke MK

Hasil pilkada Kota Tarakan digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK, pemohon merupakan pemantau pilkada yang terakreditasi

Tak Salah Mencontek Sistem Pilkada di Jepang

Puadi mengungkapkan tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, terutama masalah politik uang yang masih menjadi kendala utama. 

Pilkada Lewat DPRD Nihil Pengawasan

Kerja-kerja pengawasan saat pilkada langsung menjadi sulit terlaksana jika nantinya kepala daerah dipilih lewat DPRD. 

Bukan Polisinya, tapi India Perlu Dicontoh Sistem Pemilunya

Ward membeberkan Indonesia bisa belajar bagaimana aktif dan tegasnya India dalam menjaga gelaran pemilu.

Cegah Politik Uang, Parpol Harus Hadir Tak Hanya Ketika Pemilu

Sejatinya, kata Djayadi, pemilu lokal yang menggabungkan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif lokal, akan membuat parpol hadir lebih sering di masyarakat. 

Anggota DPR Fraksi Golkar iIni Ragu Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Hilangkan Politik Uang

Zulfikar meragukan dengan kepala daerah dipilih DPRD akan menghilangkan politik uang. Ia menilai politik uang akan terjadi di Pilkada, baik dipilih langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.

ICW: Rata-Rata Paslon Pilgub Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar, Disinyalir Marak Aliran Dana Gelap

ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.

Bawaslu RI akan Hadapi Laporan Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Secara Netral

ANGGOTA Bawaslu Totok Hariyono menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Koperasi Waralaba

Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas

Intervensi Birokrasi dalam Pendidikan Dokter Spesialis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia