Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Manajer Pendidikan Pemilih Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Guslan Batalipu menjelaskan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang beririsan dengan bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, akan membuka potensi terjadinya modus-modus politik uang seperti pemberian parsel lebaran.
“PSU kali ini tantangannya adalah dilaksanakan ditengah puasa di bulan suci Ramadhan. Hal ini harus mendapat fokus ekstra dari penyelenggara pemilu. Modus vote buying akan beragam dan kontekstual. Tentu ini bukan keinginan kita,” jelas Guslan kepada Media Indonesia pada Senin (3/2).
Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan delik aduan politik uang yang tinggi. Selain itu, potensi jual beli suara, katanya akan sangat tinggi terutama di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah.
“Dalam konteks pencalonan di Indonesia dengan rata-rata masyarakatnya mayoritas kelas ekonomi menengah kebawah, akan menuntut para calon untuk lebih ‘kreatif’ berusaha agar mereka menang salah satunya dengan modus politik uang,” imbuhnya.
Lebih jauh, Guslan menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan integritas penyelenggaraan pilkada, terutama peningkatan pengawasan yang baik dan partisipatif.
“Dan beberapa fokus utama paling mendesak adalah aspek pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu harus ditingkatkan. Lalu transparansi informasi penyelenggaraan pemilu oleh KPU ditingkatkan, serta aspek pemantauan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (Pemantau Pemilu) harus lebih aksesibel dan terfasilitasi,” ujar Guslan.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menilai masyarakat sudah cukup jenuh karena adanya pemilihan dengan jarak yang berdekatan, seperti Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga, adanya PSU di 24 daerah menjadi tantangan khusus, Haykal menyarankan agar penyelenggara pemilu dapat menjaga partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam PSU.
“Besar juga harapan bagi masyarakat untuk harus berani bersuara dan tidak kehilangan minat atau antusiasmenya dalam pelaksanaan PSU ini. Sebab masyarakat adalah pihak yang bisa dan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan memastikan baik peserta maupun penyelenggara pemilu untuk bertindak jujur dan adil,” jelasnya. (Dev/P-3)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang.
Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pilkada sulit untuk dibuktikan. Butuh bukti yang kuat dan meyakinkan agar gugatan sengketa dikabulkan MK.
Ronny mengklaim bahwa pihaknya mendapat panggilan kepolisian dan kejaksaan, serta mendapati adanya pengerahan kepala desa di provinsi tersebut.
PDIP menemukan berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sejumlah daerah pada perhelatan Pilkada 2024 dan membawanya ke MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved