Burhanuddin Muhtadi Sebut Banyak Politikus Terjebak dalam Politik Uang

DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut banyak politikus terjebak dalam politik uang selama penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Burhanuddin saat diskusi publik bertajuk ”Demokrasi Cukong, Kajian Teoritis dan Realitas Empiris” yang diselenggarakan Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (20/2).

Burhanuddin menjelaskan teori tentang "Prisoners Dilemma" yang terjadi kepada politikus atau kandidat yang bertarung pada Pemilu. Awalnya, semua kandidat sepakat untuk tidak melakukan politik uang. Namun, jelang hari pemilihan kesepakatan itu tak dipenuhi. Ada sejumlah politikus yang memilih melakukan politik uang untuk meraup suara.

Burhanuddin mengatakan, kandidat yang awalnya tidak melakukan politik uang kemudian khawatir akan kalah dari pesaing. Akhirnya kandidat tersebut melakukan politik uang.

Baca juga : Bukan Polisinya, tapi India Perlu Dicontoh Sistem Pemilunya

"Misalnya ada calon yang mengingkari kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka semua calon yang tidak melakukan politik uang akan dirugikan. Dalam konteks dilema narapidana, ini adalah daripada mereka dirugikan kalau tidak melakukan politik uang. Akhirnya semua melakukan. Ini yang jebakan dilema tahanan atau prisoners dilema," kata Burhanuddin.

Politik uang kita menjadi-jadi dan terus dilakukan karena lemahnya pengawasan dan penindakan. Burhanuddin menyebut tak ada yang berani menindak kandidat atau calon pejabat.

"Ketemu dengan law enforcement yang lemah. Tindak pidana yang paling tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah tindak pidana pemilu, larena umumnya berkaitan dengan calon pejabat politik. Jadi, takut juga itu polisi. Umumnya begitu ya. Tindak pidana yang paling sedikit eksekusinya," pungkasnya. (H-3)