Saksi di MK Beberkan Aksi Pengurangan TPS dan Politik Uang di Pilkada Bangka Barat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024. Agenda sidang ketiga untuk Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yaitu mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa, dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan.

Dalam persidangan Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 01 Sukirman dan Bong Ming Ming) menghadirkan saksi Sri Meirina, Rizaldi, dan Mayrest Kurniawan. 

Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita. Sedangkan Termohon (KPU Kabupaten Bangka Barat) menghadirkan Fitriansyah Perdana Putra, Tegar Anarky, dan Zulkarnain.

Baca juga : MK Tampung Kritik Ihwal Mutu Putusan Dismissal Pilkada

Saksi Pemohon Rizaldi selaku kordinator Desa Sinar Manik dari Pihak Terkait pada saat pemilihan menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan, ia diperintahkan untuk mengumpulkan 148 orang untuk memberikan dukungan pada Paslon Nomor Urut 02. Dari jumlah tersebut hanya 110 orang yang dapat memberikan dukungan usai dilakukan verifikasi data.

“Ketika 110 nama sudah didapatkan, pada 24 November 2024 kami dapat uang dan dibagikan 1 hari sebelum pencoblosan senilai 11 juta dan honor kami 1,5 juta dengan menandatangani tanda terima dengan meterai Rp10.000,” ujar Rizaldi di Ruang Sidang Panel 1 MK pada Senin (10/2). 

Lebih lanjut, Rizaldi menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan keempat koordinator yang ada di TPS untuk dibagikan ke masyarakat. 

Baca juga : Dimentahkan MK, Tim Risma-Gus Han Terima Putusannya

“Kami saat pemberiannya bertahap, TPS 1 ada 23 orang, 27 orang untuk TPS 2, 30 orang untuk TPS 3, dan 30 TPS 4, dan masing-masing dikasih Rp100.000,” kata Rizaldi.

Hal senada juga disebutkan oleh Sri Meirina sebagai saksi Pemohon yang pada saat pemilihan merupakan saksi mandat dari Paslon 02 di TPS 012 Kel. Sungai Daeng. Ia menceritakan bahwa dirinya benar turut membagikan uang kepada 25 orang pemilih di beberapa TPS.

“Saya membagikan uang (Rp100.000) dari Tim Sukses Markus (Pihak Terkait) sehari sebelum pencoblosan dengan datang ke rumah masing-masing,” terang Meirina menyebutkan jumlah pemilih yang diberikan uang untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait.
 
Jarak TPS dan Pemilih 

Baca juga : MK Putuskan 7 Gugatan Pilkada Dilanjutkan, 2 di antaranya Pilgub Papua

Sementara itu, saksi pihak terkait sekaligus Ketua PPK Kecamatan Mentok, Fitriansyah Perdana Putra menginformasikan jarak TPS pada daerah-daerah tersebut dari rumah penduduk paling jauh sekitar 2-3 menit, sehingga tidak benar jika petugas tidak melakukan verifikasi terhadap pemilih yang datang ke TPS di 5 kelurahan. 

“Kami sudah menjalankan tugas sesuai pedoman teknis pemilihan dan memastikan pemilih terdaftar di DPT dan saya melakukan monitoring, saya ada di TPS 2 Desa Keranggan,” jelas Fitriansyah.
 
Sementara itu, Ahli yang dihadirkan Pemoho, Yance Arizona selaku dalam keterangannya menyatakan bahwa pada perkara ini, termohon telah mengajukan hibah pengadaan TPS kepada pemerintah daerah (Pemda). Namun Termohon akhirnya membentuk 341 TPS atau lebih rendah dari jumlah TPS, yang disebutkan dalam proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemda.

“Lalu apakah pengurangan ini berpengaruh pada partisipasi pemilih? Pada daerah Bangka Belitung terdapat 7 kabupaten/kota dan Bangka Barat berada pada posisi nomor 3. Dalam mengukur TPS dengan partisipasi, maka baiknya membandingkan partisipasi tersebut dengan partisipasi pemilih pada pemilihan tahun sebelum-sebelumnya di tempat tersebut, baik pilres ataupun pilkada, berapa jumlah DPT-nya,” katanya.

Baca juga : MK Menyatakan Permohonan Sengketa Gugatan Pilkada Papua Selatan Gugur

Menurut Yance, hal tersebut memiliki dampak terhadap Pilkada Bangka Barat, sebab berkurangnya jumlah TPS akan mengakibatkan berkurangnya layanan dari penyelenggara pemilihan kepada masyarakat, dan berkurangnya partisipasi pemilih serta paslon akan dirugikan.

Sementara itu, Ahli Termohon I Gusti Putu Artha memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Bangka Barat karena penghematan yang dilakukan dengan pengurangan jumlah TPS. Menurutnya, pengurangan jumlah TPS tidak ada hubungannya dengan penurunan jumlah pemilih yang berdampak pada untung/rugi yang dialami salah satu paslon. 

“Hal yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan regulasi orang dengan menempatkan pemilih sejumlah 600 orang per TPS,” tegas Artha.
 
Pada kesempatan yang sama, Ahli dari Pihak Terkait, Maruarar Siahaan mengatakan faktor anti petahana pada masa-masa pemilihan menjadi pemicu yang cepat diketahui dalam menentukan sikap pemilih. Sehingga katanya, tidak jarang seorang petahana kalah dalam pemilihan berikutnya sebab potensinya telah terekam oleh pemilih pada masa-masa pemerintahan sebelumnya.

“Dari sudut struktur pelanggaran TSM itu terkait dengan struktur yang ada pada incumbent bukan pada penantang,” jelas Maruarar.

Sebelumnya, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (9/1/2025), Pemohon mengajukan gugatan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurut Pemohon, perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 02 diduga diwarnai politik uang yang terjadi pada enam kecamatan. Selain itu, dalam sebuah kegiatan kampanye, Paslon 02 menyertakan Anggota DPR-RI Rudianto Tjen dari Fraksi PDI Perjuangan yang melakukan kunjungan reses di Kecamatan Parittiga diduga kuat menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang pada agenda-agenda tersebut.

Selain itu, terdapat pengurangan jumlah TPS pada pilkada 2024 jika dibandingkan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bangka Barat yang terdiri atas enam kecamatan. Pada Pilkada 2020 terdapat 400 TPS dengan jumlah pemilih 134.414 pemilih, sedangkan pada Pilkada 2024 terdapat 341 TPS dengan jumlah pemilih 151.000 pemilih. (Dev/I-2)