Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menerangkan pihaknya menerima laporan adanya dugaan money politik jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (19/5/2024).
“Ada dugaan money politik di Kabupaten Serang. Ada sekitar barang bukti, ada total 12 orang yang kita periksa, sekarang masih berlanjut,” tegas Bagja di Pasaman, Sumatra Barat, Sabtu (19/4).
Bagja menyebut Bawaslu juga sudah mengantongi barang bukti hingga Rp18.275.000.
Namun, Bagja mengaku belum mengetahui motif dan siapa sosok 12 orang yang diduga melakukan politik uang di Kabupaten Serang tersebut.
“Belum tahu, tapi kami berharap tidak, ya nantilah kita tunggu ini Masih berlanjut. Masih berlanjut, ada di Kecamatan Ciruas, Cikeusal, dan ada beberapa yang di kelurahan di desa di Kabupaten Serang,” ujarnya.
Guna mencegah lagi agar tak ada gugatan di MK, Bagja menerangkan Bawaslu akan menjalankan PSU sesuai dengan aturan. Namun, Bawaslu tidak bisa melarang jika ada pihak yang melayangkan gugatan hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi.
“Kalaupun kemudian di rekap tidak puas juga, kami tidak bisa menghalangi yang bersangkutan untuk mengajukan ke MK. Namun, jika semua proses telah baik, saya kira semua pihak juga harus mengapresiasi penyelenggaraan PSU ini,” tandas Bagja.
Diketahui, tujuh kabupaten kota PSU Pilkada 2024 hari ini. Yakni, Kota Banjarbaru dengan 403 TPS, Kabupaten Serang (2.355 TPS), Kabupaten Pasaman (605 TPS), Kabupaten Empat Lawang (531 TPS), Kabupaten Tasikmalaya (2.847 TPS), Kabupaten Kutai Kartanegara (1.447 TPS), Kabupaten Gorontalo Utara (245 TPS), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (330 TSP). (Ykb/P-1)
Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan harapan agar dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi ini terus menguat.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, personel yang disiagakan terdiri dari 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Samapta.
Mereka yang mengikuti retret pada gelombang kedua ini merupakan pemenang dari hasil pemungutan suara ulang (PSU).
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved