Pemerintah Optimistis Partisipasi di PSU Papua Meningkat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk optimistis partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua akan meningkat dikarenakan semangat kolaborasi dan koordinasi lintas sektor.

“Pelaksanaan PSU di Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi di Tanah Papua,” kata Ribka usai melakukan kunjungan pada salah satu TPS di Kota Jayapura, Papua, hari ini.

Menurut Ribka, di seluruh Indonesia PSU tinggal satu di Papua sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi. “Hari ini kami sampaikan apresiasi serta terima kasih apalagi adanya kehadiran KPU RI dan Ketua Komisi II di mana merupakan kehormatan bagi kami karena turut ikut memantau langsung pelaksanaan PSU di Papua,” ujarnya.

Baca juga : PSU di Parigi Moutong Dipercepat agar Tidak Bertepatan dengan Jadwal Ibadah

Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan harapan agar dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi ini terus menguat.

“Karena itu saya menegaskan bahwa PSU bukan sekadar pengulangan teknis, melainkan bentuk amanat konstitusi yang harus dijalankan bersama dengan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,”katanya lagi.

Dia menambahkan PSU ini penting untuk membangun semangat kolaborasi dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, PSU bukan sekadar pengulangan, tetapi pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi.

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

“Saya juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan keberanian moral dalam menjalankan tugasnya, guna menghindari segala bentuk pelanggaran,” ujarnya lagi.

Dia menjelaskan tidak boleh ada ruang untuk kesalahan, manipulasi, atau intimidasi dalam proses ini ASN harus bekerja secara netral dan profesional.

“Saya mengajak masyarakat Papua untuk menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Gunakan hak pilih dengan bijak,” katanya.(Ant/P-1)