DKPP Ungkap Lima Masalah Pemicu PSU Pilkada

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti lima pemicu terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, pemicu pertama adalah pemenuhan syarat calon yang mencakup keabsahan dokumen pendidikan serta status hukum calon yang pernah menjadi terpidana.

Kedua, pelanggaran terhadap ketentuan dua kali masa jabatan kepala daerah. Ketiga, praktik politik uang yang mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam pemilih.

"Faktor pemenuhan syarat calon dan isu politik uang kerap kali masih terjadi di beberapa daerah, meskipun tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, wajib menjadi perhatian agar tidak kembali menjadi persoalan," terang Heddy di Jakarta, Selasa (15/7).

Keempat, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa yang kerap terlibat dalam dukungan politik terhadap calon tertentu. Kelima, sambung Heddy, terkait ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, baik dalam hal teknis maupun prosedural selama tahapan pilkada.

Menurut Heddy, kelima pemicu tersebut tak hanya sering muncul sebagai aduan ke DKPP, tapi juga berujung pada sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lima isu ini menjadi akar penyebab pelaksanaan PSU dan pelanggaran etik yang berujung ke DKPP," jelasnya. (Tri/P-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain