Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai eksisten Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih dibutuhkan. Lembaga tersebut dinilainya memberikan akses bagi masyarakat untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu saat kontestasi pemilu maupun pilkada.
Hal itu disampaikan Bagja menanggapi usulan pembubaran DKPP yang mencuat dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI pada Senin (5/5). Alih-alih dibubarkan, Bagja berpendapat bahwa DKPP perlu diperkuat dari sisi regulasi, terutama dalam membatasi masa kedaluwarsa pengaduan.
"Yang perlu diatur ke depan adalah bagaimana ini perkara sudah dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, tiba-tiba dimasukkan ke (DKPP). Jadi tidak ada masa daluarsanya di kode etik ini. Itu yang perlu diatur ke depan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/5).
Menurutnya, aturan tersebut perlu dirumuskan oleh pemerintah maupun Komisi II DPR RI lewat perubahan undang-undang. Dengan batasan tersebut, tidak semua persoalan pelanggaran kode etik, terutama yang terjadi pada pemilu edisi sebelumnya, dapat diadukan.
Bagja mengakui, pihaknya pernah merembukkan penyusunan pedoman beracara di DKPP untuk membahas sejauh mana sebuah masalah pelanggaran kode etik dapat diadukan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengusulkan agar pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bawaslu dilakukan secara internal.
Pengawasan internal itu merujuk dewan etik pada sejumlah lembaga negara lainnya, misalnya Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), maupun Komisi Kejaksaan (Komjak).
Kendati demikian, Bagja mengatakan Perludem merupakan salah satu pihaknya yang mengusulkan dibentuknya DKPP. Pasalnya, dewan etik ad hoc bagi penyelenggara pemilu yang pernah diterapkan sebelum adanya DKPP dinilai belum dapat memenuhi rasa keadilan.
"Teman-teman Perludem harus ingat, mereka-mereka juga yang ikut dalam merancang pedoman kode etik dan juga pedoman beracara di DKPP," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin enggan menanggapi rencana pembubaran DKPP maupun usulan Perludem yang menyarankan dibentuknya dewan etik internal di KPU dan Bawaslu. (Tri/P-3)
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan selama hampir 13 tahun DKPP berdiri, pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.
Aduan Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik penggunaan jet pribadiĀ oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved