Masyarakat Sipil Sebut Aduan Private Jet KPU Ditolak DKPP

KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Trend Asia menyebut aduan mereka terkait pelanggaran kode etik penggunaan private jet oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka mengadukan hal tersebut pada Kamis (22/5) lalu.

"Kami dianggap belum memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan ke DKPP dengan catatan karena DKPP tidak menerima badan sebagai pelapor, tetapi harus subjeknya adalah orang," ujar advokat dari Themis Indonesia, Ibnu Syamsu, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/6).

Padahal, Ibnu berpendapat bahwa subjek hukum yang dapat menjadi pengadu di KPP dapat berupa orang atau individu maupun yayasan. Menurutnya, Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.

Dalam perbaikan pengaduan nanti, Ibnu menyebut Koalisi bakal mengadukan dugaan pelanggaran kode etik terkait penyewaan private jet itu atas nama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia milik Themis. Terlebih, yayasan tersebut juga sempat menjadi pemantau saat Pemilu 2024.

Ibnu menjelaskan, pihak yang diadukan ke DKPP adalah seluruh komisioner KPU RI, kecuali Iffa Rosita yang baru bergabung pada November 2024 setelah Hasyim Asy'asri dipecat karena kasus pelecehan seksual. (Tri/P-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain