Berita Terbaru Koalisi Masyarakat Sipil Hari Ini

Koalisi Sipil Soroti Bahayanya Pergeseran Fungsi Militer di Era Prabowo

YLBHI mengatakan fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman sudah bergeser jauh. 

Koalisi Sipil Sebut RUU KUHAP Lemahkan Independensi KPK dalam Tangani Korupsi

KOALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebut RUU KUHAP yang sedang dibahas di Komisi III DPR menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelemahan terhadap KPK.

Koalisi Sipil Khawatir RKUHAP Lemahkan Penyadapan KPK 

KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang berpotensi menurunkan efektivitas, independensi KPK khususnya penyadapan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mencabut UU Kehutanan

KOALISI masyarakat sipil dari berbagai organisasi menyerukan untuk mencabut Undang-Undang (UU) Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK

PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK

Koalisi Masyarakat Geruduk Rapat DPR, Kecam Fadli Zon soal Pemutihan Sejarah

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah

Koalisi Masyarakat Sipil: Penangkapan Mahasiswa di Blitar saat Kunjungan Gibran Persempit Ruang Berpendapat

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, dugaan penangkapan terhadap tiga orang aktivis mahasiswa yang membentangkan poster untuk Gibran.

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal Mei 1998

KOALISI Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998.

Koalisi Masyarakat: Fadli Zon Berupaya Hapus Sejarah Kelam Tragedi 1998

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf.

Masyarakat Sipil Sebut Aduan Private Jet KPU Ditolak DKPP

Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.

Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Batalkan Pengerahan Prajurit di Kejati dan Kejari

Koalisi masyarakat sipil mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membatalkan pengerahan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri 

Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sudah Sepakat dengan DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Tetap Pesimis Soal Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

Istana Sebut Tak Ada Pasal Krusial RUU TNI Seperti yang Dicurigai Masyarakat Sipil

Penambahan lima kementerian dan lembaga untuk menduduki jabatan itu sudah ada sebelumnya tapi belum tercantum dalam Undang-Undang.

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Protes Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil menolak dua perwakilannya diperiksa Polda Metro Jaya dalam insiden penggerudukan ruang rapat revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Protes Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil menolak dua perwakilannya diperiksa Polda Metro Jaya dalam insiden penggerudukan ruang rapat revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

DPR Audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI

Dasco mengatakan dari audiensi itu terdapat titik temu. Khususnya terkait dengan polemik perubahan beleid tersebut.

Menko Polkam: Revisi UU TNI bukan untuk Dwifungsi ABRI

Saat ini terdapat pembahasan wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian lembaga menjadi 16.

Polda Metro Jaya Terima Laporan Security Hotel terkait Penggerudukan Rapat RUU TNI

Ade Ary menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku berasal dari koalisi masyarakat sipil.

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia