Berita Terbaru Koalisi Masyarakat Sipil Hari Ini

Koalisi Masyarakat: Fadli Zon Berupaya Hapus Sejarah Kelam Tragedi 1998

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf.

Masyarakat Sipil Sebut Aduan Private Jet KPU Ditolak DKPP

Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.

Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Batalkan Pengerahan Prajurit di Kejati dan Kejari

Koalisi masyarakat sipil mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membatalkan pengerahan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri 

Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sudah Sepakat dengan DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Tetap Pesimis Soal Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

Istana Sebut Tak Ada Pasal Krusial RUU TNI Seperti yang Dicurigai Masyarakat Sipil

Penambahan lima kementerian dan lembaga untuk menduduki jabatan itu sudah ada sebelumnya tapi belum tercantum dalam Undang-Undang.

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Protes Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil menolak dua perwakilannya diperiksa Polda Metro Jaya dalam insiden penggerudukan ruang rapat revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Protes Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil menolak dua perwakilannya diperiksa Polda Metro Jaya dalam insiden penggerudukan ruang rapat revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

DPR Audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI

Dasco mengatakan dari audiensi itu terdapat titik temu. Khususnya terkait dengan polemik perubahan beleid tersebut.

Menko Polkam: Revisi UU TNI bukan untuk Dwifungsi ABRI

Saat ini terdapat pembahasan wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian lembaga menjadi 16.

Polda Metro Jaya Terima Laporan Security Hotel terkait Penggerudukan Rapat RUU TNI

Ade Ary menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku berasal dari koalisi masyarakat sipil.

Rapat Pembahasan Revisi UU TNI Digeruduk Masyarakat Sipil, Istana: Demokrasi Jangan Kebablasan

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons soal Koalisi Masyarakat Sipil yang menggeruduk pembahasan revisi UU TNI dalam rapat Panja oleh Komisi I DPR di hotel Fairmont.

Masyarakat Sipil Sebut Pembahasan Revisi UU TNI Diam-Diam Bertentangan dengan Reformasi

Revisi Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara diam-diam bertentangan dengan agenda reformasi TNI. 

Kantor KontraS Didatangi Orang tak Dikenal Usai Terobos Rapat Revisi UU TNI

KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB

Koalisi Masyarakat Datangi Hotel Fairmont, Minta Pembahasan Dihentikan

Masyarakat yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melakukan penolakan pembahasan revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Setop Pembahasan Revisi UU TNI

Pemerintah dan DPR diminta menghentikan pembahasan soal revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

Koalisi Sipil: Polri, TNI, dan Jaksa Berlomba-lomba Menambah Kewenangan

KOALISI Masyarakat Sipil menyoroti institusi Polri, TNI, dan Kejaksaan yang berlomba-lomba menambah kewenangannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta KUHAP Direvisi Total, Ini Alasannya

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meminta KUHAP yang saat ini berlaku direvisi total.

Skor Penegakan Hukum Jeblok, Masyarakat Sipil Dorong Penguatan Pengawas Independen

Penambahan kewenangan terhadap aparat penegak hukum lewat revisi sejumlah undang-undang adalah salah kaprah.

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

Inspirasi Pembelajaran Mendalam Australia

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting