Berita Terbaru koalisi masyarakat sipil Hari Ini

Legislator Anggap Perdebatan KUHP dan KUHAP Hal yang Wajar

Koalisi Sipil khawatir perluasan kekuasaan aparat penegak hukum dalam UU baru ini tidak dibarengi dengan pengawasan yudisial yang memadai, sehingga berisiko menggerus prinsip negara hukum.

Indonesia Disebut Memasuki Era Kedaruratan Hukum, Ini Alasannya

Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum

Koalisi Tolak Wacana Pilkada tak Langsung

Koalisi untuk Kodifikasi UU Pemilu menilai wacana tersebut bukan hanya tidak relevan dengan situasi mendesak yang dihadapi warga.

Koalisi Masyarakat Sipil ingin Pendemo Diperlakukan sebagai Kawan, bukan Musuh

Citra kepolisian sangat dipengaruhi oleh bagaimana aparat menangani demonstrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil Respons Pernyataan Habiburokhman soal Koalisi Pemalas

KOALISI masyarakat sipil merespons pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menuduh koalisi masyarakat sipil pemalas dan tidak menyimak pembahasan

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR Manipulasi Partisipasi saat Bahas RKUHAP

Arif mengatakan penyusunan RKUHAP oleh pemerintah dan DPR mengulang preseden buruk penyusunan legislasi ugal-ugalan sebelumnya seperti RUU KPK, Omnibus Law Cipta Kerja.

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pengesahan KUHAP Terburu-buru

KOALISI masyarakat sipil menyoroti pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP oleh DPR RI yang dilakukan secara terburu-buru.

Jawab Kritikan soal KUHAP, Habiburokhman Sebut Koalisi Sipil Pemalas

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons soal pernyataan koalisi masyarakat sipil terkait potensi rekayasa atau dijebak aparat yang diatur pada Pasal 16 KUHAP.

Ketua Komisi III DPR Sebut 99,9% RUU KUHAP Masukan dari Masyarakat Sipil

Kemudian soal perluasan objek praperadilan yang diusulkan oleh Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Koalisi Sipil Minta Prabowo Tarik Draf RUU KUHAP yang bakal Disahkan DPR

Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti pasal-pasal bermasalah, pasal karet dan pasal yang menyuburkan praktik penyalahgunaan wewenang

Perludem Soroti Dua Isu RUU Parpol yang Harus Sejalan dengan Revisi UU Pemilu

Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu karena menyangkut langsung dengan tahapan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

UU TNI Digugat, Persoalkan Usia Pensiun dan Perluasan Prajurit di Jabatan Sipil

KOALISI masyarakat sipil untuk sektor keamanan mengajukan uji materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Koalisi Sipil Bersurat ke Presiden Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

KOALISI Gerakan Masyarakat Sipil mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali soal penyematan gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua RI Soeharto

Buntut Korting Hukuman Prajurit TNI, Koalisi Sipil Desak Revisi UU Peradilan Militer

Koalisi juga menyoroti pola serupa dalam kasus lain, termasuk vonis ringan terhadap Sertu Riza Pahlivi, anggota TNI yang menganiaya seorang pelajar SMP hingga tewas di Medan.

Transformasi Reformasi Polri, Kapolri Segera Undang Koalisi Masyarakat Sipil Beri Masukan

Tak hanya masyarakat sipil, Kapolri menyebut aspirasi juga akan dihimpun dari para pakar hingga pengamat yang kerap mengkritisi Korps Bhayangkara.

TNI-AD Sebut Penjagaan Gedung DPR Dilakukan Sesuai Ketentuan

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsuddin yang menyebut telah melibatkan prajurit TNI dalam pengamanan Gedung DPR RI.

Koalisi Sipil akan Gugat Materiel UU TNI Pekan Ini, Berikut Pasal-Pasal yang Dipersoalkan

KOALISI masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan selaku pemohon pengujian formil revisi UU TNI akan kembali melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK Tolak Seluruh Uji Formil UU TNI, Koalisi Sipil Berencana Ajukan Uji Materiel

KOALISI masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan berencana mengajukan uji materiel terhadap sejumlah pasal dalam UU TNI.

Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan UU TNI Dinilai Kemunduran Serius Demokrasi

PUTUSAN MK yang menolak seluruh dalil uji formil UU TNI dinilai koalisi masyarakat sipil sebagai kemunduran serius bagi demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kepolisian tak Proses Laporan TNI terhadap Ferry Irwandi

KOALISI Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menghormati kebebasan berpendapat dan meminta kepolisian tidak memproses Ferry Irwandi.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia