Koalisi Sipil Bersurat ke Presiden Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

KOALISI Gerakan Masyarakat Sipil mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali soal gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua RI Soeharto. Pimpinan Orde Baru itu dinilai tak layak memperoleh gelar pahlawan karena telah melakukan banyak kejahatan termasuk kemanusiaan dan pidana.

Surat keberatan yang mengatasnamakan lebih dari 150 organisasi masyarakat sipil dan individu itu telah diantarkan ke Istana Presiden, Selasa (4/11). Mereka terdiri dari aktivis, pegiat HAM, akademisi, tokoh bangsa, tokoh agama, mahasiswa, korban pelanggaran HAM, dan elemen masyarakat lainnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan pemberian gelar tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi, demokrasi, serta keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa Orde Baru.

Baca juga : Soal Gelar Pahlawan Soeharto, Pakar: Simbol Kompleks dalam Sejarah Indonesia

“Gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi bangsa yang melekat pada nilai-nilai luhur, keteladanan, perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan nilai moral, historis, dan hukum, kami sepenuhnya yakin bahwa rekam jejak Soeharto tidak mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut,” ujar Usman Hamid pada konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Selasa (4/11).

Menurut Usman, masa pemerintahan Soeharto diwarnai berbagai pelanggaran berat HAM yang hingga kini belum diselesaikan negara. Selain itu, para korban dan keluarganya sampai hari ini belum mendapatkan keadilan atau pemulihan hak-haknya. 

“Masa Orde Baru di bawah Soeharto ditandai dengan peristiwa-peristiwa kelam seperti represi terhadap gerakan mahasiswa tahun 1974 dan 1978, tragedi Tanjung Priok, Talangsari, serta penembakan misterius terhadap warga sipil pada 1982-1985,” tegasnya.

Baca juga : Selain Soeharto, Berikut Daftar Calon Peraih Gelar Pahlawan Nasional Tahun Ini

Selain itu, Usman menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sistematis selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto yang dinilai telah menjadi budaya politik. 

“Kekayaan negara dikontrol segelintir orang di lingkar kekuasaan, sementara rakyat hidup dalam kesulitan. Ini termasuk kasus besar seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak pernah dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga menilai stabilitas ekonomi yang kerap dipuji pada masa Soeharto justru menyimpan ketimpangan sosial yang dalam. 

“Kebijakan ekonomi Orde Baru menciptakan kesenjangan sosial, pembangunan yang terpusat di Jawa, serta pengabaian terhadap daerah lain. Program transmigrasi pun menimbulkan konflik horizontal dengan penduduk setempat,” jelas Usman.

Koalisi sipil menilai, jika pemerintah tetap memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, hal itu akan mencoreng nama baik Presiden Prabowo Subianto yang kini tengah mendapat kepercayaan tinggi dari publik. 

“Kami mengingatkan, jangan sampai persetujuan Presiden atas pemberian gelar ini justru menjadi kontraproduktif dan menjatuhkan wibawa beliau di mata rakyat dan dunia internasional,” ujar Usman.

Di samping itu, Usman menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat menimbulkan gelombang penolakan luas, terutama dari generasi muda. 

“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan mendapat penolakan dari puluhan juta generasi Z di Indonesia. Mereka yang tumbuh dengan nilai reformasi akan mencatat keputusan itu sebagai lembaran hitam sejarah,” ucapnya.

Lebih jauh, Usman menegaskan bahwa langkah mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk penyimpangan moral sejarah dan bentuk pengaburan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda. 

“Gelar pahlawan hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat, bukan kepada pemimpin yang masa jabatannya diwarnai otoritarianisme dan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya,” pungkasnya. (H-4)