Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Skandal Politik Terbesar Reformasi

Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto sebagai skandal politik terbesar di era Reformasi. Keputusan itu dianggap sebagai bentuk pengkultusan terhadap elite yang menghapus ingatan publik atas penyimpangan kekuasaan selama tiga dekade Orde Baru.

Direktur Eksekutif PVRI Muhammad Naziful Haq menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghapus dosa masa lalu yang dilakukan secara terang-terangan.

"Keputusan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto lebih mirip pencucian dosa sejarah yang dipaksakan terang-terangan. Keputusan ini mengabaikan aspirasi dan penolakan masyarakat sipil termasuk korban pelanggaran HAM yang hingga kini masih menuntut keadilan," ujar Nazif melalui keterangannya, Senin (10/11). 

Baca juga : PAN Dukung Pemberian Gelar Pahlawan bagi Soeharto, Habibie, dan Gus Dur

"Para elite mungkin menganggapnya sah administratif, tapi apalah artinya itu dibanding sebelangga fakta ilmiah yang terhampar terang dan dibaca khalayak umum. Jadi keputusan ini pada dasarnya sesat pikir dan logika. Bagaimana mungkin aktor yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM dan KKN secara sistematik dianggap pahlawan?" tambahnya.

Nazif menuturkan, Soeharto juga mendapat dukungan geopolitik Amerika Serikat dalam menjatuhkan Soekarno dan membuka jalan bagi ekspansi kapitalisme di Indonesia. Ia mengutip karya Vincent Bevins, The Jakarta Method, yang menggambarkan gelapnya operasi antikomunisme berskala besar di Indonesia dengan korban mencapai ratusan ribu jiwa.

PVRI juga mengingatkan, warisan Soeharto bukan hanya korupsi dan militerisme, tetapi juga sistem pendidikan yang menumbuhkan generasi patuh tanpa daya kritis.

Baca juga : Gelar Pahlawan untuk Soeharto tidak Untuk Menghapus Sejarah

"Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak saja menegasi nalar, tetapi juga menganggap enteng apa yang seharusnya tidak dimaafkan," tutur Nazif.

Lebih jauh, PVRI menyoroti dukungan terhadap keputusan ini yang datang dari sebagian pimpinan ormas Islam besar di Indonesia. Menurut Nazif, hal itu justru memperkuat ironi sejarah.

"Dukungan itu menjadi keberpihakan yang tragis sekaligus bagian dari skandal politik terbesar era Reformasi. Peleburan ormas dan negara adalah fasis," kata dia.

Ketua Dewan Pengurus PVRI Usman Hamid juga menilai keputusan tersebut absurd. Berbagai kajian ilmiah telah menunjukkan betapa Soeharto naik ke tampuk kekuasaan melalui rekayasa berdarah. 

Temuan akademis seperti karya Benedict Anderson dan Ruth McVey (Preliminary Analysis of the 1 October 1965 Coup in Indonesia), John Roosa (Pretext of Mass Murder), hingga Saskia Wieringa (Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia) menegaskan kekuasaan Orde Baru berdiri di atas kekerasan politik dan pembungkaman terhadap kelompok progresif, termasuk gerakan perempuan. (Z-10)