Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi mengatakan, usulan gelar pahlawan Soeharto merupakan hal yang sah-sah saja, sepanjang dilakukan sesuai prosedur resmi yang berlaku. Namun, ia mengatakan tetap harus ada uji publik terkait keputusan yang nantinya akan dihasilkan.
Menurut Slamet, adanya pro dan kontra terkait dengan usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto itu juga hal yang wajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa figur tersebut masih menjadi simbol yang kompleks dalam sejarah Indonesia.
Dari sudut pandang positif, kata Slamet, Soeharto berperan besar dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan. Namun di akhir masa jabatannya, berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM dan lamanya kekuasaan menimbulkan persepsi negatif di mata publik.
Oleh karena itu, kata dia, penilaian terhadap kelayakan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kontribusi besar terhadap negara dan dampak sosial-politik yang ditinggalkan.
"Saya kira yang terbaik adalah menyerahkan pada proses yang berlaku dan menilai secara objektif, bukan emosional. Biarlah publik akademik dan lembaga resmi yang menimbang secara adil," katanya.
Ia mengatakan, harus dipastikan pemilihan penerima gelar pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme resmi, demi menjaga maruah gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara terhadap warga yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. (Ant/H-3)
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Gelar Pahlawan Nasional yang diterima kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk terus meneladani perjuangan mereka.
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh penting dari kalangan NU
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik Soeharto usai menyebutnya pembunuh jutaan rakyat
KNPI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.
Tutut Soeharto menilai pro-kontra pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya, Soeharto, sebagai hal wajar. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa.
PVRI menilai keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto sebagai skandal politik terbesar di era Reformasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved