Pilkada Lewat DPRD Buka Ruang Persekongkolan dan Rawan Suap

Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

“Bisa iya (makin marak politik uang), karena hukum kita masih belum kuat menghentikan upaya suap dan tradisi upeti di Indonesia,” ujar Pangi dalam keterangannya, Rabu (31/12).

Pangi mengakui bahwa pilkada langsung memiliki kelemahan, terutama maraknya praktik pembelian suara atau vote buying di tingkat pemilih. Namun, ia menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD juga membuka ruang terjadinya transaksi politik di kalangan elite.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD tak Jawab Akar Masalah Politik Uang, Elit Parpol Salah Kaprah

“Kalau lewat DPRD, yang terjadi itu persekongkolan uang setoran ke elite penentu suara,” katanya.

Ia bahkan mengungkap pengalaman masa lalu saat pilkada masih dilakukan melalui DPRD. Menurut cerita yang ia dengar, anggota DPRD kala itu mendapat berbagai fasilitas untuk memenangkan calon tertentu.

“Dulu kita kan pernah via DPRD, hasilnya adalah semua anggota DPRD pada masa itu, saya dengar di-maintenance, di-service habis agar menang voting di DPRD. Ada yang cerita, saya dengar pada masa itu disuruh belanja sepuasnya beli barang elektronik di Batam, biaya penginapan ditanggung. Dan uang jalan dikasih,” lanjut Pangi.

Baca juga : ICW: Pilkada Dipilih DPRD Ancam Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Menurutnya, pengalaman masa lalu tersebut menegaskan bahwa tidak ada proses politik yang benar-benar gratis ketika kepentingan kekuasaan dipertaruhkan.

“Saya enggak tahu nanti peristiwa semacam itu bakal terjadi atau tidak. Enggak ada makan siang gratis, satu suara berapa duit,” jelasnya. 

Selain itu, Pangi menilai dalam skema tersebut, kandidat yang memiliki modal besar justru berpeluang lebih besar untuk menang, bukan mereka yang memiliki kapasitas kepemimpinan. Menurutnya, Pilkada melalui DPRD akan memperparah praktik suap di kalangan elite politik daerah.

“Yang jadi kepala daerah adalah politisi yang dermawan bagi rampasan, perang uang suap ke anggota yang punya hak suara agar terpilih menang mayoritas di DPRD,” tandasnya. (E-3)