Legislator PDIP: Pilkada Dipilih DPRD bukan Solusi Ongkos Politik Mahal

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak masuk akal, terlebih jika alasan yang disampaikan hanya karena mahalnya ongkos politik.

“Alasan utama yang disampaikan ke publik oleh para pengusung ini kan soal biaya pilkada dan praktek politik uang di masyarakat. Menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic,” kata Deddy dalam keterangan yang diterima, Selasa (2/1). 

Menurut Deddy, apabila yang dipersoalkan adalah besarnya biaya yang harus ditanggung negara dalam penyelenggaraan pilkada, terdapat berbagai alternatif untuk menekan anggaran tanpa harus mengubah mekanisme pemilihan langsung.

Baca juga : KPK Ingatkan Pengawasan Pilkada oleh DPRD: Cegah Politik Transaksional

“Misalnya menggabungkan pilkada dengan pemilihan DPRD seperti putusan MK (pemisahan pemilu nasional dengan daerah). Atau, menyatukan pilkada dengan Pilpres (pemisahan pemilu legislatif dengan eksekutif termasuk pilkada). Prinsipnya, pilkada ditumpangkan dengan pemilu lainnya,” ungkapnya.

Politikus PDIP itu mengingatkan, hulu dari biaya paslon yang tinggi dalam pilkada itu dimulai dari partai politik sendiri. Adanya kebiasaan mahar politik hingga megagalan parpol melakukan kaderisasi internal dan rekrutmen calon kepala daerah mendorong budaya politik uang di lapangan.

Deddy juga mengingatkan, Pilkada langsung adalah amanat reformasi yang tidak bisa asal diubah.

Baca juga : Perludem: Masalah Pilkada Ada pada Praktik, Bukan Mekanisme

“Harus diingat bahwa pemilihan langsung itu adalah buah dari reformasi. Dan praktek pemilihan kepala daerah secara langsung itu banyak sekali menghasilkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional dengan berbagai inovasi dan inisiatif yang hebat. Apakah semua itu mau diabaikan dengan pemilihan kepala daerah yang disetir oleh para oligarki yang memegang kekuasaan hari-hari ini?,” tegasnya.

Deddy meyakini, usulan Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD akan ditolak rakyat, seperti layaknya usulan revisi UU Pilkada yang sempat menuai demo besar.

“Saya yakin bahwa gagasan ini akan ditolak oleh rakyat Indonesia sebagaimana rencana revisi UU Pilkada yang begitu massif penolakannya dengan gerakan darurat garuda biru kemarin. Banyak analisis yang mengatakan bahwa upaya perampasan hak rakyat utk memilih kepala daerah ini adalah bagian dari konspirasi dan persekongkolan elite nasional,” ujarnya. (P-4)