Gerindra: Pilkada Lewat DPRD Opsi Rasional Tekan Biaya Politik

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong adanya keberanian politik untuk melakukan koreksi sistem terhadap mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Azis menilai, sistem Pilkada langsung yang telah berjalan selama dua dekade perlu ditimbang ulang karena telah melahirkan persoalan struktural berupa biaya politik yang sangat tinggi.

Menurut Azis, tingginya ongkos politik saat ini telah mendorong kompetisi berbasis modal ketimbang gagasan. Hal ini dinilai memicu praktik transaksional yang sistemik, baik sebelum maupun sesudah pemilihan.

"Biaya politik yang sangat tinggi mendorong kompetisi berbasis modal, bukan gagasan. Konsekuensinya jelas: praktik transaksional, kebijakan yang sarat kepentingan, hingga kepala daerah yang akhirnya berhadapan dengan hukum," ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/12).

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Buka Ruang Persekongkolan dan Rawan Suap

Azis menekankan bahwa evaluasi terhadap Pilkada langsung bukanlah sebuah bentuk pengingkaran terhadap demokrasi atau kemunduran politik. Menurut dia, demokrasi harus dimaknai sebagai instrumen untuk melahirkan kepemimpinan yang berintegritas, bukan sekadar prosedur memilih di bilik suara yang kerap dipengaruhi kekuatan uang.

"Ketika sebuah mekanisme justru melahirkan insentif buruk secara sistemik, evaluasi bukanlah bentuk pengingkaran demokrasi, melainkan upaya menyelamatkannya," kata legislator Gerindra tersebut.

Sebagai solusi, Azis menawarkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai opsi konstitusional yang layak dipertimbangkan secara rasional. Ia berargumen bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan yang sah dan bekerja dalam ruang politik yang relatif lebih mudah diawasi dibandingkan mobilisasi massa di lapangan.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD tak Jawab Akar Masalah Politik Uang, Elit Parpol Salah Kaprah

Ia membayangkan sebuah desain pemilihan di DPRD yang tetap transparan, seperti adanya uji publik terbuka, penyampaian visi-misi yang terukur, serta pemaparan rekam jejak calon yang bisa diuji oleh media dan publik.

"Calon kepala daerah tidak lagi dituntut membiayai kampanye massal yang mahal, tetapi harus meyakinkan wakil rakyat dan publik dengan program konkret. Transaksi yang terkonsentrasi di lembaga perwakilan relatif lebih mudah dikendalikan dibanding praktik transaksional yang menyebar luas dan sulit dilacak," jelasnya.

Azis mengajak semua pihak untuk melihat wacana ini dengan kepala dingin. Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, koreksi sistem seperti perubahan mekanisme pemilihan presiden dan revisi otonomi daerah adalah hal yang lumrah demi efektivitas pemerintahan.

"Pertanyaannya adalah sistem mana yang paling mungkin bekerja secara jujur dan efektif dalam konteks Indonesia hari ini. Jika pertanyaan itu dijawab dengan keberanian politik, demokrasi kita justru akan tumbuh lebih matang," pungkas Azis. (E-3)